Presiden Jokowi menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10) siang. (Foto: Rahmat/Humas)
EDITOR.ID, Jakarta,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikenal sebagai pemimpin yang tidak menyukai prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Oleh karenanya Presiden mengingatkan jajaran anak buahnya, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) agar sistem peringatan dini, edukasi, mengenai kebencanaan, kesiapan manajemen bencana betul-betul diperhatikan, khususnya di seluruh daerah yang rawan bencana.
Penegasan ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Evaluasi Penanganan Bencana, yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018) siang.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyambut baik keputusan untuk menyederhanakan prosedur pengambilan uang bagi korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dari 17 menjadi tinggal 1 prosedur saja yang diikuti, sehingga di lapangan betul-betul bisa dilaksanakan pembagian uang bantuan pembangunan rumah itu.
“Jangan sampai uangnya sudah diberikan tapi nggak bisa dicairkan ya untuk apa. Sehingga satu prosedur tapi dengan akuntabilitas yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan itu yang kita ikuti,†kata Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan, dirinya tidak mau lagi melihat masyarakat masih merasa rumit, merasa terbelit-belit. Menurut Presiden, ini yang harus segera dipangkas disederhanakan.
“Tapi sekali lagi tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan,†pesan Presiden Jokowi seraya menambahkan, pada Kamis (18/10) nanti dirinya akan melihat langsung kecepatan pencairan dari anggaran yang sudah diberikan kepada warga itu seperti apa.
Harus Diperhatikan
Sementara terkait dengan penanganan paska gempa di Palu, Donggala, Sigi, Provinsi Sulawesi Tegah, karena masa tanggap darurat diperpanjang, Presiden Jokowi meminta agar fokus di penanganan pengungsi, evakuasi dan pelayanan medis betul-betul diperhatikan, termasuk di dalamnya juga masalah distribusi bantuan logistik agar merata dan menjangkau semua wilayah yang terdampak.
“Saya juga masih melihat MCK masih kurang, agar juga segera diselesaikan mengenai ini,†sambung Presiden.
Sementara terkait aktivitas ekonomi toko, pasar kemudian juga kantor pemerintah, menurut Presiden, setelah diperintahkan segera buka, sudah terlihat mulai ada pergerakan ekonomi. Karena itu, Presiden berharap juga di Provinsi, Kabupaten dan Kota pelayanan pemerintahan, pelayanan publik bisa kembali berjalan normal.
Turut hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna kali ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Mensos Agus Gumiwang, Menhub Budi Karya Sumadi.
Selain itu hadir juga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PANRB Syafruddin, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri KUKM AAGN Puspayoga, Menteri Desa PDTT Eko Prasodjo, Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menkominfo Rudiantara, Menkes Nila F Moeloek, Menristekdikti M Nasir, Menag Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
Jaksa Agung Prasetyo, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta para pejabat eselon 1 di lingkungan lembaga kepresidenan. (setneg)
