Operasi Sunyi Jokowi Cegah Corona

Jokowi beberapa kali blusukan ke rumah sakit untuk memastikan pelayanan pada penderita ditangani secara maksimal.

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa ada informasi yang disampaikan dan tidak boleh disampaikan kepada masyarakat terkait penanganan virus corona di Indonesia. Jokowi beralasan pemerintah tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat.

“Kami tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat,” ujarnya setelah meninjau kesiapan Bandar Udara Soekarno-Hatta mengantisipasi corona pada Jumat (13/3/2020) lalu.

Sifat Presiden Joko Widodo yang tak mau banyak bicara tapi pekerja keras, terkadang disalahartikan banyak kalangan. Sehingga kerja kerasnya menghadang penularan virus Convig-19 pun dicurigai macam-macam.

Sikap pemerintah ini tak henti menuai kritik dari dalam dan luar negeri. Kritik ini kian gencar setelah Presiden Jokowi mengakui pemerintah tidak membuka semua data mengenai penyebaran virus corona kepada publik.

Sikap pemerintah yang tak ingin menimbulkan kegaduhan sudah diputuskan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan beberapa hari sebelum kasus pertama diumumkan pada 2 Maret lalu.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan agenda rapat itu membahas penanganan virus corona yang melanda dunia.

“Presiden berpesan bahwa jangan menggunakan istilah ‘krisis’ dalam menghadapi corona supaya tidak menimbulkan kepanikan,” tutur Muhadjir.

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan kesiapan Bandara dalam menghadapi COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 13 Maret 2020. ANTARA/Muhammad Iqbal

Sejak membuka empat kasus awal positif corona, pemerintah tak membuka lagi data seputar pasien. Pemerintah juga tak mengumumkan lokasi penularan pasien dan rumah sakit yang merawatnya.

Menurut Jokowi, kebijakan yang diambil tiap negara berbeda-beda. Presiden pun mengklaim pemerintah bergerak cepat setelah muncul kasus baru ataupun kluster baru.

Indonesia sempat dikritik Badan Kesehatan Dunia (WHO). Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus pada 10 Maret 2020 menyurati Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu, Tedros secara tersirat mempertanyakan keterbukaan pemerintah dalam menangani kasus Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.

Badan Kesehatan Dunia pun merasa perlu menerima data tersebut. “Data ini penting sebagai alat mengukur risiko yang komprehensif secara global,” ujar Tedros.

Dalam surat yang sama, Tedros menyoroti pendekatan Indonesia dalam melacak dan mendeteksi kasus corona. Ia meminta Indonesia menaikkan status kasus Covid-19 menjadi darurat nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: