Anggota DPR RI Okky Asokawati (ist)
EDITOR.ID, Jakarta – Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati menyarankan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) bisa duduk bersama dengan produsen obat untuk mencari jalan keluar terkait masih besarnya penggunaan bahan baku impor pada produk obat dan merebaknya obat-obatan ilegal.
Pernyataan anggota DPR RI ini menanggapi keluhan presiden mengenai bahan baku obat yang mayoritas impor hingga 95 persen.
Keluhan Presiden gayung bersambut direspons Partai NasDem. Partai besutan Surya Paloh ini mendorong reformasi menyeluruh dalam tata kelola obat di Indonesia.
Okky Asokawati menyambut positif pernyataan Presiden Jokowi tentang produksi obat agar mengandalkan bahan baku lokal dengan mendorong penguatan riset di bidang obat.
“Kami sambut positif dorongan Presiden tentang produksi obat agar menggunakan bahan-bahan lokal sembari memperkuat riset di bidang obat,” ujar Okky di Jakarta, Jumat (22/1/2019) kemarin.
Anggota Komisi Kesehatan DPR RI dua periode ini menyebutkan pernyataan Presiden tersebut harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi dalam tata kelola obat nasional dari hulu hingga hilir.
“Saya kira saat ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan reformasi tata kelola obat di Indonesia untuk memastikan akses warga terhadap obat aman, murah, dan terjangkau secara luas dengan harga sama se-Indonesia,” tegas Okky.
Menurut Okky, langkah simultan harus segera dilakukan dengan mendorong kegiatan riset di bidang obat serta penguatan sumber daya untuk memastikan Indonesia sebagai basis produksi obat dengan mengandalkan 100 % bahan baku dari dalam negeri.
“Dengan cara ini, harga obat dapat ditekan dan mudah diakses oleh masyarakat,” tambah Okky.
Selain perbaikan di sisi hulu, model senior ini juga mendorong perubahan tata kelola dalam hal distribusi obat di Indonesia.
Menurut dia, persoalan tata kelola distribusi obat-obatan di Indonesia juga menjadi pemicu ekses negatif di sektor perobatan di Indonesia.
Dia menyebut praktik jual beli obat-obatan ilegal, harga obat yang mahal tak bisa dilepaskan dari tata kelola distribusi obat-obatan.
“Saya kira BPOM dan Kementerian Kesehatan dapat duduk bersama dalam hal tata kelola distribusi obat di Indonesia. Harus dipastikan harga obat murah dan tidak ada lagi peristiwa beredarnya obat ilegal,” tandas Okky. (tim)
