Kendal, EDITOR.ID, – OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY menggelar acara Kegiatan Edukasi Keuangan kepada para santri dan alumni Pondok Pesantren Al Fadlu Kabupaten Kendal.
Kepala OJK Regional Jawa Tengah dan DIY, Sumarjono menyampaikan, bahwa kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya keuangan syariah, kepada masyarakat Jawa Tengah.
Tidak ketinggalan para santri dan masyarakat desa, agar dapat memahami lembaga keuangan yang legal dan ilegal contohnya pinjaman online ilegal. Agar terhindar dari hal tersebut.
” Pastikan sebelum membeli produk dan layanan jasa keuangan ingat 2 L, yaitu legal dan logis. Legal berarti memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang dan logis berarti produknya masuk akal dan tidak berindikasi penipuan.”ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/3/2023).
Menurutnya, kegiatan edukasi yang dihadiri sekitar 1.000 santri dan masyarakat desa ini, diharapkan dapat turut meningkatkan pengembangan ekonomi syariah, yang masih memiliki sejumlah tantangan, diantaranya tingkat literasi (indeks pengetahuan) dan tingkat inklusi (indeks akses) keuangan syariah yang masih rendah.
Literasi dan Inklusi Masih Rendah
” Hanya tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan syariah masyarakat Jawa Tengah Tahun 2022 tercatat sebesar 18,96% dan 15,06%, masih jauh dari tingkat literasi dan inklusi keuangan Jawa Tengah secara umum yakni sebesar 51,69% dan 85,97%,”katanya
Selain itu, lanjutnya, Indonesia yang memiliki berbagai potensi untuk pengembangan keuangan syariah, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (86,91%) dan populasi muslim di Indonesia sebanyak 237,5 juta jiwa menjadi yang paling banyak di dunia.
” Melihat data tersebut perkembangan nilai transaksi ekonomi syariah berpotensi untuk ditingkatkan,” ujarnya.
Menurut Global Islamic Economy Report, Sektor halal finance Indonesia menduduki rangking 10 di dunia, halal travel rangking 4 dan halal fashion ranking 2. Sedangkan Untuk Halal Food, Media dan Farmasi, Indonesia belum masuk dalam rangking 10 besar dunia.
Sementara itu, pemilik pondok pesantren H. Alamudin Dimyati Rois yang juga menjabat sebagai Komisi XI DPR RI, meyampaikan, bahwa pondok pesantren melalui santri dan alumni harus bersinergi dengan lembaga negara dalam hal ini OJK dan Kementrian Desa serta IJK, untuk berkontribusi dalam pembangunan desa untuk meningkatkan perekonomian Jawa Tengah.
“Desa tetap memerlukan pendamping yang profesional untuk meningkatkan perekonomian”, kata Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), yang juga hadir pada acara sebagai narasumber.
