Oleh sebab itu ada beberapa calon dari trah politik sengaja ditempatkan sebagai Wakil untuk memberikan kesempatan kepada “putra putri trah politik” belajar dulu mengenal politik dan belajar mengelola kepemimpinan.
Bicara politik dinasti atau politik melanggengkan kekuasaan pada keluarga politik telah disinggung antara lain oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Menurut ibu Megawati, politik turun temurun dengan konsep “darah biru” ini sudah berlangsung, meski tidak diungkap siapa yang dimaksud dengan anak dari trah politik tersebut. Semua bisa saja terkena oleh sindiran tersebut apakah Cikeas, Cendana, Kebagusan/ Teuku Umar, Solo, dan Banten.
Cikeas mengacu pada dinasti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mewariskan partai kepada putranya Agus Harimurty Yudhoyono.
Kemudian trah politik Soeharto atau keluarga Cendana yang sempat menempatkan putrinya Mbak Titiek terjun ke politik.
Kemudian trah politik dari Soekarno dari mulai Ibu Megawati kemudian turun ke putrinya Puan Maharani. Dan juga trah politik Atut di Banten yang nyaris menguasai sejumlah daerah dipimpin keluarga Atut.
Dinasti politik atau trah politik tidak diharamkan. Tidak ada Undang-Undang melarang atau tidak memberikan kebebasan kepada putra putri petinggi negeri ini terlibat politik praktis mewakili orang tua mereka. Karena memang “darah politik” sudah masuk dalam bakat sang generasi penerus.
Trah politik atau keluarga politik juga terjadi di sejumlah negara di dunia bahkan juga terjadi di Amerika Serikat (AS) misalnya pada keluarga Kennedy, Bush, Clinton, dan banyak lagi.
Namun, semua terkait pada kapabilitas masing-masing figur yang mempunyai kemampuan dalam melakukan kepemimpinan, yang bukan hanya dituntut trah, tapi lebih utama adalah kemampuannya.
Selama mampu dan layak, sejumlah kalangan tidak keberatan, tapi jika dipaksakan, banyak yang menolaknya dan dianggap tidak pantas dipaksakan ke kursi kepala daerah, partai politik, dan panggung nasional.
Jika dipaksakan, banyak sekali contoh kegagalan dibandingkan keberhasilan misalnya seperti terjadi di Banten dengan banyaknya trah kerajaan Atut yang terjerat kasus korupsi dan diusut KPK.
Oleh karena itu rakyat dan konstituen harus cerdas melihat jejak rekam calon kepala daerah. Gunakan hak pilih dengan bijak dan jangan salah memilih orang. Anda akan rugi lima tahun jika salah memilih. Yok minum kopi dulu sruputtt….. (***)
