MUI Harus Proporsional dan Menghindari Politik Praktis

  • Bagikan
img 20211129 wa0091
img 20211129 wa0091

EDITOR.ID,Salatiga,- Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus bertindak dengan mengedepankan sikap proporsional, dalam berbagai hal dan seharusnya menghindari wilayah politik praktis. Apalagi belakangan ini ada beberapa pihak yang ingin membubarkan terhadap keberadaan MUI.

Staf Ahli Menteri Agama RI Prof KH Abu Rokhmad mengatakan, tantangan MUI ke depan adalah mengedepankan sikap proporsional dalam berbagai bidang, dan MUI tidak sepatutnya bermain di wilayah praktis

“Tantangan MUI adalah bersikap proporsional, tidak masuk di politik secara berlebihan. Arah sekarang itu sudah mengkhawatirkan,” ujar Prof Abu dalam silaturrahmi dan halaqah ulama bertem Tantangan MUI dalam Menghadapi Persoalan Bangsa di Hotel Laras Asri Resort, Salatiga, Sabtu (27/11).

Menurutnya, MUI seyogyanya dapat menangkap persoalan-persoalan politik dan sosial, agar dapat berkontribusi besar dalam menjaga keislaman dan keindonesiaan.

“Hanya saja sejak media sosial menjadi gaya hidup masyarakat, maka persoalan-persoalan seputar di bidang digital membutuhkan kedewasaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.Tak sedikit pihak pihak tertentu menyerang MUI di jagad sosial,” ungkap Prof Abu.p

Dia menanbahkan, hal itu bisa terjadi salah satunya karena kiprah MUI tidak proporsional dalam bermain dalam isu-isu politik. Karena itu perlu muhasabah dan positioning.

“Jadi paling tidak, positioning dengan cara tidak berisik di luar, tapi komunikasi politik di luar itu berjalan. Positioning MUI dalam persoalan politik harus dirumuskan secara proporsional, seperti yang berjalan dalam periode almaghfurlah KHMA Sahal Mahfudh,” katanya.

Sementara itu, Rais Syuariah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Ubedullah Shodaqoh menuturkan, MUI harus mempunyai independensi yang tinggi dalam perlaku organisasi. Terlebih, nama MUI juga telah tersurat dalam undang-undang.

“Kalau MUI masuk di UU, maka pemerintah tidak akan berani memaksa atau membubarkan, kecuali melalui DPR. Jadi, MUI tidak bisa dibubarkan misalnya dengan Keputusan Mendagri. Jadi, mohon dimanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong kebijakan pemerintah dari berbagai sektor,”paparnya.(tim)

 96 Total Pengunjung,  1 Pembaca Hari ini

Settia
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan