EDITOR.ID, Jakarta,- Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Dr Bahctiar MSi membuka acara Webinar Nasional Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk “Paradigma Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik” di Jakarta, Sabtu (19/6/2021)
Dr Bahctiar MSi yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam arahannya mengharapkan kegiatan ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik pada birokrasi pemerintahan daerah.
Asri Hadi dosen senior IPDN mengucapkan selamat kepada Ketua Umum MIPI yang baru Dr Bachtiar MSI yang dalam waktu singkat telah melaksanakan program kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun anggota MIPI yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Semoga webinar ini sangat bermanfaat untuk memberikan sumbangsih masukan bagi pemerintah guna pengembangan peningkatan kualitas pelayanan publik di jajaran birokrasi utamanya pemerintah daerah, apalagi saat ini dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19,” ujar Asri Hadi.
Wakil Sekjen Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Periode 2016-2021 James R Pualillin mengatakan bahwa struktur birokrasi yang cenderung overweight atau gemuk membuat kualitas pelayanan dan cara bekerjanya akan sangat lamban.
“Karena mekanisme koordinasinya juga akan sangat susah. Kemudian mensinergikan antara organisasi yang saling berhimpitan kinerjanya juga akan sulit untuk menemukan titik temunya,” papar James Pualillin saat menjadi pemateri dengan topik bahasan Revitalisasi Birokrasi dalam Public Service.
Ketua Prodi S1 Manajemen Pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini mengatakan masalah kelemahan yang dialami birokrasi saat ini adalah masalah skills.
“Hari ini kita membutuhkan adalah birokrasi yang bukan sekadar terjebak dengan struktur jabatan dan kepangkatan tetapi bagaimana kita membutuhkan birokrasi yang mampu memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan,” tegasnya.
Namun sayangnya pada prakteknya, lanjut James, kita sering menempatkan seseorang itu selalu mempertimbangkan karena faktor kepangkatan dan terkadang kita mengabaikan skils dan kompetensi
“Namun hal ini bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa kepangkatan tidak penting tetapi maksud saya adalah harus ada mix atau mengawinkan syarat-syarat kepangkatan seseorang pejabat dengan kualifikasi seseorang,” katanya.
“Hari ini yang boleh ingin saya katakan bahwa menempatkan seseorang pada jabatan khususnya di daerah, itu cenderungnya adalah like and dislike, utamanya dalam konteks Pilkada,” tambah akademisi ilmu pemerintahan ini
Menurut James, terkadang kalau tidak masuk dalam tim sukses agak susah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu, memiliki kualifikasi yang profesional untuk menempati posisi-posisi jabatan.
“Ini yang menjadi tantangan kita bersama dalam konteks reformasi birokrasi yang tentu outputnya adalah bagaimana meningkatkan penataan pelayanan publik ke depan,” katanya.
James juga sangat mendukung upaya Presiden Jokowi yang berusaha memudahkan dan mengefisiensikan layanan publik dengan memotong mata rantai birokrasi yang sangat panjang.
Kinerja pelayanan itu harus mampu membuat masyarakat kita memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap sebuah pelayanan publik
Sebagai contoh pelayanan pembuatan KTP baru atau penggantian KTP lama karena rusak. Dan ternyata tak sampai dua hari proses KTP kita sudah mendapatkan respon bahwa KTP anda sudah bisa diterbitkan dan silahkan ambil.
“Dan saya mengambil tidak butuh waktu lama cepat selesai dan itu menunjukkan bahwa saya sebagai masyarakat atau sebagai customer atau citizen merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah,” kata James mencontohkan.
Nah ini bentuk-bentuk bagaimana sebuah hubungan pemerintah masyarakat itu sangat ditentukan dengan nilai-nilai kepuasan
“Jadi selama kita puas sebagai warga negara menerima layanan ya jadi hubungan antara pemerintah selaku pemberi layanan bisa dipenuhi dengan cara-cara mudah dan efisien,” kata James.
Yang terpenting bukanlah kesempurnaan dalam kebijakan khususnya dalam pelayanan publik tapi bagaimana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang bersifat adaptif
Lingkungan pemerintahan saat ini apalagi dengan adanya Covid-19 ini membuat cara-cara kerja pelayanan kita dalam hal ini pemerintah harus bersikap adaptif.
Layanan birokrasi harus mampu merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita. Sehingga cara bekerja birokrasi ini tidak kaku tapi bersifat fleksibel dan adaptif yang mengacu pada aturan regulasi tetapi mampu melahirkan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang adaptif.
“Nah untuk itu harus kita dorong inovasi pemanfaatan teknologi dan kolaborasi, karena tanpa inovasi, tanpa teknologi, tanpa kolaborasi, maka saya yakin pendekatan kita untuk mencapai sebuah kepuasan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat ini tidak akan tercapai,” paparnya.
Pelayanan masyarakat tidak pernah bersifat statis ia selalu berpikir ke depan berpikir lagi dan berpikir lintas batas. Sehingga kita perlu menciptakan tata kelola manajemen pelayanan pemerintahan yang sangat dinamis dan didasari oleh nilai budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik. (tim)
