Rapor Buruk Selama Kepemimpinannya Yang Tak Mampu Mengubah Manajemen
EDITOR.ID, Jakarta,- Ditengah keberhasilan sejumlah Menteri Srikandi Joko Widodo yang menorehkan prestasi dan diprediksi kuat akan dipercaya lagi menjalankan amanah lima tahun ke depan, ada satu menteri yang kemungkinan tidak akan dipakai lagi karena sejumlah kasus.
Menteri tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Mantan orang dekatnya Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri itu diprediksi tidak akan dipakai lagi.
Kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno belakangan ini mendapatkan sorotan. Selain masalah utang Garuda yang belum kunjung tuntas, Rini Soemarno juga disoroti setelah Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II dan Staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK.
“Posisi ibu Rini saat ini kemungkinan terancam tidak akan dipercaya lagi dalam kabinet Kerja jilid dua,” ujar Pengamat BUMN, Dr Urbanisasi di Jakarta, belum lama ini.
Bahkan buntut OTT tersebut diyakini akan membuat Presiden Joko Widodo tak akan tinggal diam.
“Kasus yang baru saja terjadi ini yakni OTT pejabat Angkasa Pura II oleh KPK akan menjadi batas akhir titik kesabaran Presiden Jokowi untuk turun tangan membenahi BUMN, termasuk mengganti Rini Soemarno,†kata Urbanisasi.
Itu diyakini bakal terjadi lantaran selama ini kementerian ‘seksi’ ini belakangan kerap menuai pro dan kontra.
Seperti halnya keterpurukan beberapa perusahaan BUMN, seperti Maskapai Garuda hingga Krakatau Steel.
“Apalagi Jokowi sudah mengatakan tidak mau ada beban lagi di masa kepemimpinan terakhirnya,†sambungnya.
Direktur Lembaga Riset dan Pendidikan Lemdiklat Phiterindo ini menyadari bahwa BUMN punya peran strategis. Selain melayani kebutuhan masyarakat, jelasnya, perusahaan pelat merah ini juga menyumbamg dividen bagi negara.
Atas dasar itu, Jokowi akan memiliki PR besar jika memang posisi Rini akan diganti di kabinet 2019-2022 mendatang.
“Posisi ini sebenarnya yang juga akan menjadi rebutan jika Rini Soemarno lengser nanti. PDIP misalnya pernah mengusulkan agar Menteri Rini di-reshuffle karena kasus Pelindo II,†ujarnya.
Hal senada disampaikan pengamat ekonomi INDEF Bhima Yudhistira. Menurut Bima, ada beberapa kasus korupsi yang menimpa direksi BUMN. Kasus-kasus korupsi ini menjadi tanggung jawab Menteri BUMN, karena yang melakukan anak buahnya.
“Ikan busuk dari kepalanya, walaupun dibawahnya bagus tetap percuma. Rekrutmen yang bagus menjadi percuma, karena korupsi menjadi tanggung jawab Menteri BUMN kalau kinerjanya dilanda korupsi,†terang Bima sapaan akrabnya saat acara Dialog Publik dengan tema ‘Masa Depan BUMN Periode Kedua Pemerintahan Jokowi’ di Hotel Sentral Jakarta, Kamis (01/08/2019).
