EDITOR.ID – Jakarta, Demi kepastian distribusi vaksin corona atau COVID-19 yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat kerjasama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan sistem barcode pada proses distribusi.
Hal ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK untuk tetap mengawal proses distribusi vaksin berjalan aman tanpa potensi penyelewengan.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan langkah menerapkan sistem barcode pada setiap dosis vaksin yang akan didistribusikan akan memudahkan tracking yang dilakukan oleh pemerintah.
“Barcode ini akan langsung ter-link (terhubung) dengan data siapa yang disuntik, jadi one by one, orang per orang akan ketahuan siapa yang sudah menerima vaksinnya,” terangnya pada Jumat (8/1).
Pemasangan barcode ini akan terpasang di botol vaksin. Harapannya dengan sistem yang sudah terintegrasi, tentunya dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi, dari proses awal barang sampai hingga diberikan ke masyarakat dapat berlangsung transparan.
“Jadi, setiap tetes vaksin yang dipakai untuk nafkah para koruptor mudah-mudahan tidak terjadi dan bisa kita hindari dengan barcode ini,” katanya.
Upaya pemantauan ini memang menjadi langkah yang signifikan mengingat ada banyak celah dalam sistem distribusi vaksin yang akan dilakukan secara massal.
Dengan adanya sistem barcode pada setiap vaksin maka pendataan masyarakat yang sudah diberikan vaksin menjadi lebih jelas dan tercatat dengan baik. Digambarkan juga, data dari barcode ini nantinya berguna untuk pencocokan data masyarakat penerima vaksin, seperti data pemilih pada saat pemilu.
Alexander Marwata tidak mempermasalahkan vaksin yang didatangkan dari beberapa negara. Saat ini terkait dengan kebutuhan untuk keselamatan rakyat.
“Kita bicara keselamatan rakyat, kondisi darurat jadi pertimbangan ketika pengadaan tidak hanya dari satu penyedia. Pemerintah juga mengadakan untuk pembelian vaksin lainnya dari negara lain seperti Pfizer dan lainnya,” katanya.
Dari tahun lalu rekomendasi rencana pengadaan vaksin memang berkaitan dengan tingkat keampuhan vaksin. Jika memang teruji ampuh tentu akan dibeli oleh Pemerintah untuk Kesehatan rakyat.
Melihat kondisinya dari setiap negara saat ini mencari kuota vaksin untuk didatangkan. Alexander mengatakan saat ini kebutuhan akan vaksin sangat besar untuk dalam negeri. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 181 juta kebutuhan vaksin diprediksi mencapai 400 juta dosis jika asumsi dua kali suntik.
