Pasalnya, tak banyak lembaga survei merilis nama atau sosok Calon Gubernur DKI Jakarta paling banyak dipilih responden. Kenapa bisa demikian? Karena biaya lembaga survei tidak murah. Apakah calon yang akan maju di Pilkada DKI punya modal untuk membiayai lembaga survei politik? Inilah jawaban masalah kenapa lembaga survei tak banyak merilis nama calon Gubernur DKI Jakarta sejak awal.
Hanya ada beberapa lembaga survei yang belum punya nama seperti LSI, Syaiful Mujani Survei and Research, Indikator Politik, dll. Yang baru merilis survei sejumlah lembaga survei seperti Lembaga Survei Jakarta. Kemudian juga ada Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI).
Menariknya lagi sejumlah lembaga survei justru menemukan elektoral tinggi pada sosok Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil dianggap sebagai representasi kalangan milenial dan Gen Z. Karena isu yang ditampilkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil lebih banyak menyerap aspirasi anak muda ketimbang jualan mengkritisi pemerintahan Jokowi.
Sedangkan isu yang menjadi brand Anies Baswedan adalah perubahan dan pembelaan pada ketidakadilan. Isu yang masih retorika, abstrack dan diawang-awang.
Ada beberapa tokoh yang memiliki elektoral bagus diluar Anies Baswedan. Yakni Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Anggota DPR RI Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan politisi PKS Mardani Ali Sera.
Belum Ada Satupun Parpol Umumkan Calon Resmi
Yang menarik untuk disimak hingga hari ini belum ada satupun partai politik yang secara sah dan resmi mengumumkan siapakah Calon Gubernur Jakarta yang akan diusung. Terutama partai-partai besar seperti PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, PDIP.
Sebagai contoh PKS. Meski tingkat pengurus DPW PKS Jakarta mengusulkan nama Anies, namun jajaran pimpinan PKS hingga saat ini belum secara resmi memberikan rekomendasi kepada Anies Baswedan. Bahkan elit PKS memastikan dalam pernyataannya bahwa Anies Baswedan sebagai Calon Presiden tak seharusnya “turun kelas” mencalonkan diri di level kepala daerah.
PKS sendiri juga menyatakan bahwa partainya punya kader yang lebih mumpuni untuk diusung ke Pilkada DKI. Demikian pula PDI Perjuangan. Partai ini hanya membuat pernyataan terbuka peluang besar akan mengusung Anies namun belum resmi mengeluarkan rekomendasinya.
Partai-partai lain sama juga kondisinya, Partai NasDem, PSI, PAN, Partai Demokrat.
Mampukah Anies Memenuhi Syarat dan Komitmen yang Diajukan Partai
Kenapa hal ini terjadi? Pasalnya, lagi-lagi Anies Baswedan bukan kader partai politik. Tentunya harus ada “syarat” yang paling krusial yang harus ia penuhi. Yakni biaya politik, mulai biaya saksi, biaya konsolidasi politik, biaya manajemen partai, timses, lembaga survei, dll.
