EDITOR.ID – Surabaya, DPRD Jember mendatangi DPRD Jatim, Kamis (15/10/2020). Mereka menyampaikan aspirasi kepada DPRD Jatim agar bisa mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa memberikan sanksi tegas kepada Bupati Jember Non-aktif , Faida.
Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni Adyuta, menyampaikan bahwa kunjungan ini menindaklanjuti surat dari Kemendagri kepada Pemerintah Provinsi Jatim yang ditembuskan ke DPRD Jember. Surat klarifikasi bernomor: 800/5072/OTDA tersebut berisi klarifikasi Kemendagri kepada pemerintah setempat.
Menurut Tabroni, dalam surat tersebut, Mendagri mengklarifikasi tidak pernah memberikan ijin kepada Bupati Jember terkait mutasi sebanyak 726 pejabat di lingkungan Pemkab Jember pada Januari lalu.
Hal ini, menurutnya, bertolak belakang dengan pernyataan Bupati yang menyebut mendapatkan rekomendasi dan izin dari kemendagri atas pelaksanaan mutasi tersebut.
“Menindaklanjuti surat tersebut, kami hari ini membagi dua tim. Ada yang ke Pemprov, ada yang ke DPRD Jatim,” kata Tabroni dikonfirmasi seusai acara pertemuan.
Menindaklanjuti klarifikasi tersebut, menurutnya, harus ada sanksi tegas dari Mendagri kepada Bupati.
“Kami ingin sampaikan keluhan tersebut bahwa harus ada sanksi tegas dari Mendagri. Bukan lagi ringan, namun harus tegas,” katanya.
“Kewenangan pemberian sanksi tak perlu diberikan kepada Gubernur, namun seharusnya langsung diberikan kepada Bupati oleh Mendagri. Ini harapan kami,” katanya.
Pada prinsipnya, sebagaimana dilansir dari laman Dinas Kominfo Pemprov Jatim, DPRD Jember ingin mewujudkan pemerintahan yang harmonis. Para birokrat dilingkungan pemkab harus bisa memberikannya pelayanan prima kepada rakyat demi mengefektifkan pembangunan masyarakat.
“Bagaimana hal itu bisa dilakukan kalau prosedurnya saja sudah keliru sejak awal. Kami harap ada ketegasan soal ini,” Tambahnya.
Kunjungan mereka pun diterima oleh Ketua Komisi D, Kuswanto, dan Anggota Komisi E, Umi Zahrok dan Hari Putri Lestari.
Umi Zahrok pun mendorong harmonisasi antara pemerintah kabupaten dan DPRD. Ketegangan kedua belah pihak pun saat ini mulai mencair setelah Faida cuti karena harus mengikuti kampanye sebagai Calon Bupati Jember.
“Setelah Faida tidak ada karena cuti dan ada Plt Bupati, mulai ada dialog antara pemkab dan DPRD Jember,” katanya.
“Setelah adanya dialog, mulai terurai permasalahan, misalnya, mengenai masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur,” kata Umi .
Hari Putri Lestari menambahkan bahwa polemik di Jember harus menjadi pelajaran. Bukan hanya bagi pemerintahan di masa depan, namun juga pembelajaran bagi masyarakat Jember.
