Oleh Agus Herta Sumarto
Penulis Dosen FEB UMB dan Ekonom INDEF
Jakarta EDITOR.ID,- Jika tidak ada aral melintang, pada tanggal 17 Oktober 2022 mendatang Provinsi DKI Jakarta akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang menggantikan Anis Rasyid Baswedan-Ahmad Riza Patria yang telah habis masa jabatannya.
Penjabat Gubernur tersebut akan menjalankan oprasional dan administrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sampai pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang.
Sejatinya, proses pergantian dari pejabat ke penjabat gubernur atau bupati dan walikota merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi di hampir semua daerah di Indonesia.
Ketika masa jabatan pejabat kepala daerah habis dan pelaksanaan Pilkada belum bisa dilakukan, maka untuk sementara waktu jabatan kepala daerah akan dijabat oleh penjabat sementara.
Penjabat kepala daerah tersebut bertugas untuk melaksanakan seluruh fungsi dan peran pejabat kepala daerah peran dalam menjalankan seluruh aktivitas pelayanan dan administrasi pemerintahan sampai prosesi Pilkada dilakukan.
Namun dalam konteks DKI Jakarta, prosesi peralihan jabatan yang lumrah dan biasa tersebut menjadi hal yang luar biasa dan berbeda dari prosesi pada umumnya.
Hal ini terjadi karena Provinsi DKI Jakarta memiliki peran dan fungsi strategis dalam dinamika ekonomi politik nasional. Pemilihan Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta menjadi sangat krusial.
Penjabat Gubernur nanti harus mampu menjalankan, mempertahankan, bahkan meningkatkan peran dan fungsi Provinsi DKI Jakarta dalam ekonomi politik nasional.
Sebagaimana diketahui, selama ini Provinsi DKI Jakarta menjadi episentrum perekonomian nasional. Hampir seluruh aktivitas perekonomian nasional dikendalikan dari Jakarta.
Hal ini menjadikan DKI Jakarta ibarat organ jantung dalam sistem anatomi tubuh manusia. Ibarat memompa darah ke seluruh jaringan tubuh, Provinsi DKI Jakarta memompa peredaran uang sampai ke pelosok daerah.
Kinerja aktivitas perekonomian di Provinsi DKI Jakarta akan sangat memengaruhi kinerja dan aktivitas perekonomian di daerah-daerah di luar DKI Jakarta.
Kondusifitas di DKI Jakarta harus benar-benar dijaga. Oleh karena itu, figur Pj. Gubernur DKI Jakarta mendatang diharapkan mampu menciptakan kondusifitas tersebut dengan mengelola dinamika yang terjadi di DKI Jakarta dengan baik.
Penjabat Gubernur harus mampu mengelola dinamika di DKI Jakarta baik dinamika politik dan sosial kemasyarakatan maupun dinamika ekonomi, investasi dan perdagangan.
Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat pergerakan orang yang menjadikannya sebagai pusat aktivitas perekonomian. Sampai saat ini Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi terpadat di Indonesia.
