Jakarta, EDITOR.ID,- Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri buka-bukaan bahwa dirinya pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantas apa alasan Mega ingin membubarkan KPK?
Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan itu hingga saat ini masih banyak pejabat negara yang korup meskipun sudah ada KPK. Sehingga ia menilai kinerja lembaga antirasuah kini tak lagi efektif.
“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng,” ujar Megawati dalam pidatonya di acara BPIP di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).
Megawati meminta pejabat negara maupun politikus untuk melihat ke masyarakat yang masih bernasib miskin. Hal ini agar mereka sadar untuk tidak melakukan korupsi.
“Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga,” tutur Megawati.
Presiden kelima Indonesia ini lebih jauh mengatakan, persoalan saat ini adalah penegakan hukum di Indonesia yang kurang tegas kepada para koruptor.
“Bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat. Itu persoalannya” ungkapnya.
Megawati menuturkan orang yang melakukan korupsi akan selalu ketahuan oleh aparat penegak hukum. Namun, tinggal bagaimana sikap dari penegak hukum itu apakah ingin memprosesnya atau tidak.
Ia pun juga bercerita soal perlakuan KPK yang tak mengenakkan menimpa dirinya. Pada saat itu, Megawati masih menjadi Presiden Republik Indonesia kelima. Saat itu, dirinya sempat mengatasi masalah 300.000 kasus kredit macet.
“Waktu saya krisis, kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani. Waktu itu KPK nggak percaya. Katanya mana mungkin 300 ribuan kredit macet itu digugat. Saya kira KPK (bakal ngomong, Red) sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau naruh uangnya di mana, emangnya di karung?” ungkap Megawati.
Megawati juga menyinggung pembentukan KPK dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2002, saat dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia.
Dia memandang, Kejaksaan Agung dan Polri saat itu belum efektif untuk memberantas korupsi. Sehingga perlu adanya lembaga khusus untuk membersihkan korupsi di Indonesia.
Namun, KPK masa sekarang dianggap lemah dan hanya mencari keuntungan saja. Ia menyebut, KPK tidak melihat ke rakyat langsung yang masih banyak menyentuh garis kemiskinan
