EDITOR.ID, Purwakarta – Anggota DPRD Jawa Barat Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan Iis Turniasih, mengingatkan Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah terdampak kekeringan di Jawa Barat pada musim kemarau 2019.
Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung, Wilayah Jawa Barat bakal memasuki musim kemarau pada akhir September 2020 mendatang
Terkait hal tersebut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Iis Turniasih mengingatkan sejumlah daerah yang memiliki krisis air bersih di musim kemarau. Salah satunya adalah Kabupaten Purwakarta.
“Musim kemarau tahun lalu, di Purwakarta sebanyak 15 desa yang tersebar di 11 kecamatan mengalami kekeringan panjang,†kata Iis saat dihubungi, Sabtu (15/8).
Menurut Iis, hal ini terus berulang setiap musim kemarau. Ia mengimbau agar Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi untuk menyiapkan program pengelolaan air bersih.
“Harus diantisipasi sejak sekarang, mulai dari pengadaan sumber air bersihnya sampai dengan pipanisasi,†tuturnya.
Ia menambahkan dari hasil pemantauannya, kondisi krisis air di lapangan bisa lebih dari 15 desa. Iis menambahkan, tidak semua desa melaporkan atau meminta bantuan distribusi air bersih karena bencana kekeringan.
“Bila kesulitan air bersih, warga harus melapor jangan sungkan-sungkan,†tandasnya.
Untuk diketahui, ketersediaan air bersih, dari waktu ke waktu menjadi permasalahan yang belum terpecahkan. Warga yang didominasi oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah, dipaksa untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya.
Air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa air, karena itulah air merupakan salah satu penopang hidup bagi manusia. Selain itu, kecenderungan yang terjadi sekarang ini adalah berkurangnya ketersediaan air bersih dari hari ke hari atau yang terkenal dengan istilah krisis air. Semakin meningkatnya populasi, semakin besar pula kebutuhan akan air minum.
Maraknya pembangunan gedung-gedung di kota besar banyak yang tidak mematuhi perbandingan lahan terpakai dan lahan terbuka, sehingga mengganggu proses penyerapan air hujan ke dalam tanah.
Selain itu eksploitasi air tanah secara berlebihan yang dilakukan oleh gedung-gedung perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, apartemen, pengusaha laundry, dan bangunan lainnya juga sangat berpengaruh akan terjadinya krisis air bersih. (ADV).
