Jakarta, EDITOR.ID – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menjawab kritikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (Hasto PDIP) terkait kebijakan program Pemerintah RI lumbung pangan atau food estate.
Diketahui program Pemerintah RI food estate atau lumbung pangan diluncurkan sejak tahun 2020.
Khusus untuk food estate Singkong, Jokowi menyerahkan program ini kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bukan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
PDIP sebut ada kepentingan pribadi Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto di food estate Singkong.
Hasto menyebut bahwa PDIP pada dasarnya mendukung program food estate yang dirancang pemerintahan Presiden Jokowi tersebut.
Namun, oleh karena menurut Hasto, program itu bertujuan untuk menciptakan kedaulatan di bidang ketahanan pangan.
“Jadi kebijakan dari bapak presiden itu bagus hanya implementasinya sama dengan infrastruktur itu bagus. Nah kebijakan bagus, implementasinya tidak baik,” kata Hasto PDIP.
Apa kira-kira yang ada dalam benak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengelola food esstae seluas ratusan hektar hingga memicu kerusakan lingkungan di Kalimantan.
Ia mengatakan Eks Mentan, Amran bukan seorang ahli teori pangan, tetapi pelaku yang dia anggap berhasil. Namun, Prabowo pun mengakui masih banyak yang harus dilakukan agar Indonesia menjadi negara dengan kekuatan pangan dunia bisa terwujud.
“Beliau bukan ahli teori tapi beliau adalah pelaku. Memang banyak masalah kita, pemapar terakhir juga menyebutkan itu,” tuturnya.
Saat ini, Prabowo bersama Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo mengelola proyek lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal periode kedua kepemimpinannya.
Food estate merupakan proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022. Namun, food estate dikritik sejumlah pihak karena dianggap gagal.
Membuat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut proyek food estate di bawah Prabowo Subianto sebagai kejahatan lingkungan.
Hasto mengkritik proyek tersebut yang kini mangkrak dan diduga disalahgunakan.
Menurut Hasto proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” jelas Hasto.
Bahkan Greenpeace juga menilai proyek tersebut terlalu berorientasi pada penyeragaman pangan terhadap masyarakat.
Akibatnya, masyarakat di beberapa wilayah yang masuk proyek tersebut tak mendapatkan manfaat.
Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sekitar 600 hektare lahan yang ditanami singkong untuk proyek itu mangkrak.
“Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Arie Rompas
Jawaban Presiden Jokowi
Jokowi berikan jawaban kritikan Hasto PDIP tersebut yang merupakan program ketahanan pangan Pemerintah RI yang pelaksanaannya — pengelolaannya dipercayakan kepada Prabowo Subianto.
Seperti sudah kita ketahui bahwa 3 hari sebelumnya, kritikan yang dilayangkan oleh Hasto PDIP beredar luas di media sosial (medsos) — terkait program yang sedang diwujudkan oleh Pemerintah RI.
Menurut Presiden Jokowi, program food estate itu memang harus dan penting diwujudkan, namun pada pelaksanaannya tidak semudah dalam praktiknya.
“Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun yang ketiga kali itu baru bisa agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik,” menurut Jokowi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Agustus 2023.
Presiden Jokowi lalu menjelaskan mengapa bisa demikian? “Tanam pertama biasanya gagal, tanam Yang kedua paling bisa behasil (dipanen) 25 persen,” terang Presiden.
Baru pada masa tanam keenam dan ketujuh, menurut dia, manfaat program tersebut baru terasa.
Presiden mencontohkan program Food Estate di Kalimantan Tengah yang sudah berjalan dengan ditanami jagung sejak tahun lalu, sampai sekarang baru bisa menghasilkan separuhnya.
Hal serupa, kata dia, juga terjadi di food estate lainnya. Meskipun demikian, Presiden Jokowi mengklaim pihak Pemerintah RI akan mengevaluasi dan melakukan perbaikan – perbaikan di program lumbung pangan yang sedang diupayakan untuk diwujudkan oleh Pemerintah RI.
“Di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita ga berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan,” kata Jokowi.
Bangun food estate, Jokowi siapkan anggaran Rp104,2 triliun untuk ketahanan pangan
Presiden Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan 2023, Rabu (16/8) — mengalokasikan Rp 108,8 triliun untuk bidang ketahanan pangan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur pangan, termasuk food estate atau kawasan lumbung pangan.
Jokowi menyatakan seluruh anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan.
Dana yang sama akan ditujukan untuk peningkatan produksi pangan domestik.
“Selain itu, dana tersebut digunakan untuk penguatan kelembagaan petani dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani,” kata Jokowi.
Jokowi menilai anggaran ketahanan pangan 2024 akan diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan.
Salah satu infrastruktur tersebut adalah pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate.
Seperti diketahui, setidaknya ada lima titik lumbung pangan di dalam negeri, yakni di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua.
Total lahan yang akan digunakan untuk proyek ketahanan pangan tersebut mencapai 1,2 juta hektar.
Saat program diluncurkan, Jokowi menunjuk beberapa kementerian untuk terlibat di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.
Jokowi menunjuk Prabowo sebagai koordinator lantaran menilai persoalan pangan juga bagian dari pertahanan yang tidak hanya berpusat pada pertahanan dalam bidang militer.
Harapan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi menugasi Prabowo Subianto mengelola food estate Singkong dengan harapan agar cadangan pangan terjaga — sebagai antisipasi krisis dan tantangan kedepan.
Namun, eksekusi di lapangan yang dikelola oleh Prabowo Subianto justru membuat masyarakat kehilangan pangannya, kehilangan perkebunan Singkong 600 hektar di kalteng diketahui kini dalam kondisi mangkrak. Belum lagi 7.000 hektar yang di jadikan ladang sawah.
Bisa dibayangkan berapa triliun anggaran Pemerintah RI yang harus digelontorkan?
Mandat diberikan Jokowi kepada Prabowo Subianto soal cadangan pangan Singkong nampaknya bakal terus dikritisi tak hanya dari Partainya Jokowi saja yakni PDIP.
Program food estate dicanangkan Pemerintah Jokowi dengan kemunculan pandemi Covid-19 sehingga terjadilah krisis global, krisis energi — mengancam krisis pangan dikhawatirkan bisa datang secara tiba-tiba.
Oleh sebab itu Pemerintah Jokowi mengantisipasi ketahanan lumbung pangan nasional atau food estate sangat penting secepatnya sesegera mungkin untuk diwujudkan
Diketahui, kebijakan Pemerintah Jokowi untuk mewujudkan food estate ada di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
Program food estate adalah satu dari 12 program strategis nasional (PSN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 9 Tahun 2022.
Program food estate merupakan tugas lintas sektor yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian dalam menyediakan sarana produksi dan pengawalan budi daya terkoordinasi bersama Kementerian PUPR.
PUPR bertugas mengurus irigasi dengan merehabilitasi serta memperbanyak pengadaan air apabila memasuki kemarau panjang.
Sementara tugas Kemendesa PDTT merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting
Kementerian LHK melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, dan Kementerian BUMN bertugas mewujudkan korporasi, merancang disain dan Tata Ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.
Mungkin, inisiatif munculnya Kementerian Pertahanan (Kemhan) dilibatkan di pertahanan pangan nasional agar supaya dalam pelaksanaan pengelolaannya menjadi optimal.
Apakah itu menjadikan dasar dari alasan Presiden melibatkan Kemhan diikut-sertakan kebijakan Pemerintah food estate tanam Singkong?
Regulasi setingkat Perpres sedang disusun. Rencana rilis tahun 2023.
RPJMN juga menyebut perluasan food estate baru di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur.
Di Kalimantan Tengah dibuka lahan singkong 600 hektare dan 17.000 hektare sawah baru.
Tanam Singkong diserahkan ke Kementrian Pertahanan. Sawah baru tetap domainnya Menteri Pertanian.
Sebenarnya food estate sama sekali belum dikatakan gagal setelah Presiden Jokowi memberi jawaban terhadap kritikan Hasto PDIP.
Jokowi beralasan di food estate tanam Singkong bisa dikatakan baru pertama kali di lahan tersebut dalam arti baru diuji-coba di lahan sulit Kalimantan. Dan Perpres-nya pun sebenarnya masih “digodok”.
Kritikan Hasto PDIP semestinya memahami tingkat kesulitan menanam Singkong di lahan berpasir diperlukan riset.
Tim Prabowo Subianto sudah turun berupaya mencari tenaga ahli.
Faktanya lahan di Kalimantan Timur itu memang sulit ditanami Singkong.
Namun demikian, Kementrian Pertahanan masih terus mencari solusinya, belum menyerah hingga sekarang.
Perpres soal penugasan Presiden RI kepada Kementerian Pertahanan di proyek food estate sangat diperlukan — dibutuhkan agar supaya kerjasama antar sektor menjadi jelas dan alokasi anggaran bisa disusun.
Terkait lumbung ketahanan pangan nasional, Presiden Jokowi berharap, semoga semua Kementerian terkait tetap saling berkomunikasi berkoordinasi bisa bekerjasama dengan sungguh-sungguh.
Mengubah Hutan menjadi lahan perkebunan Singkong untuk mewujudkan mimpi Jokowi. Perkebunan food estate Singkong mangkrak
Banyak para pengkritik menyebut Deforestasi Hutan berkedok food estate singkong.
Kegagalan pertama menanam Singkong yang sebenarnya menanam umbi-umbian lebih mudah dibandingkan menanam Padi maupun Jagung yang lebih rumit perawatannya.
Penanaman Singkong untuk yang pertama kalinya dilakukan oleh Prabowo Subianto telah gagal.
Padahal program strategis nasional food estate dari kebijakan Jokowi masuk dalam daftar prioritas pada awal pemerintahan periode ke-dua, artinya sudah tiga tahun berlangsung.
Kebijakan dimaksudkan untuk mengatasi krisis pangan. Namun yang kenyataannya justru masyarakat setempat mengalami krisis pangan.
Seperti kasus di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sekitar 600 hektare dijadikan daerah lokasi penanaman lumbung pangan nasional dengan komoditas Singkong. Lahan singkong tersebut tak kunjung panen, tapi justru mangkrak.
Jokowi diminta menjelaskan, bagaimana program strategis nasional yang menjadi prioritasnya ini bermasalah. Jika dikatakan Jokowi seorang yang hati-hati dan teliti, seyogyanya Jokowi selaku Presiden tak hanya mengatakan, “Sudah saya sampaikan berkali-kali. Hati-hati, jangan korupsi!”
Tapi berkali-kali disampaikan itu berkali-kali juga terjadi korupsi. Artinya, berkali-kali pesan itu diabaikan. Tidak dipatuhi. Apalagi ini menyangkut masalah politik, di mana gelaran Pemilu semakin mendekati.
PDIP pun bersuara keras menuding food estate kejahatan lingkungan.
Kabarnya Komisi III juga serius menangani hal ini dan mengusulkan untuk dibahas khusus.
Prabowo Subianto: “Yang bener?”
Moeldoko dari KSP berkilah harus ada penanganan khusus. Sementara Prabowo, ketika ditanya wartawan, balik bertanya; “Yang bener?”
Kenapa Prabowo mesti ditanya? Saat gagasan lumbung pangan mulai dikampanyekan, Presiden Jokowi langsung menunjuk Menteri Pertahanan sebagai pimpinan proyek lumbung pangan untuk kawasan di Kalimantan Tengah. Kenapa Menhan?
“Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan,…” ujar Jokowi (13/7/2020) seperti dikutip Kontan.
Tapi yang paling konyol, mangkrak dan gagal panen, disebut oleh Kementerian Pertahanan, pengerjaan kebun singkong terhenti sementara karena ketiadaan anggaran.
Prabowo menegaskan bahwa kementeriannya hanya menjadi pendukung dalam pengerjaan food estate.
Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (politikus dari Nasdem), tetap menjadi leading sector-nya.
Namun sebenarnya DPR menilai program ini dianggap gagal, dan bahkan menyebutnya kacau-balau.
Menarik, apakah DPR akan menindak-lanjuti bukan hanya programnya yang gagal, melainkan terindikasi adanya korupsi.
Kritikan Hasto PDIP terkait food estate Singkong
Untuk mewujudkan program Pemerintah RI food estate Singkong, Jokowi menugaskan kepengurusannya dilaksanakan oleh Prabowo Subianto.
Terkait kebijakan Pemerintah tersebut dikritisi oleh Hasto PDIP — seperti ia sampaikan ketika usai acara penganugerahan rekor MURI kepada PDIP di Ciawi, Bogor — Selasa (15/8/2023).
‘Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto
Pernyataan tersebut keluar ketika Hasto dimintai pendapat perihal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
Hasto mengingatkan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga Bumi Pertiwi. Namun, dalam konteks proyek lumbung pangan, justru terjadi penyalahgunaan misalnya, penebangan hutan hingga habis.
Hasto PDIP menyebut program kebijakan Pemerintah RI lumbung pangan atau food estate pelaksanaan pengerjaannya merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” tegas Hasto.
Hasto PDIP kemudian menjelaskan bahwa kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan food estate ini ternyata ‘disalahgunakan’ sehingga kebijakan food estate tak terbangun dengan sungguh-sungguh.
Kecurigaan Hasto PDIP beralasan
Hasto PDIP menyatakan terdapat kepentingan pribadi dalam implementasi program food estate PT Agro Industri Nasional (Agrinas) sebagai pelaksana program food estate.
Menurut Hasto, perusahaan ini diisi oleh orang yang berhubungan dengan Prabowo Subianto.
“Vested of interest, sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga (anggota) partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara,” kata Hasto.
Pada 2021, PT Agrinas memiliki lahan seluas 60 hektare di Desa Kertarahayu, Bekasi, Jawa Barat.
Di lahan tersebut terdapat papan nama dengan tulisan, “Tim Kajian Krida Karya Semesta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Dalam akta pendirian perseroan pada 3 April 2020 tertulis pemilik perusahaan itu adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YYSDP).
Kepengurusan Yayasan tersebut diantaranya merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.***
