“Tapi bagian dari sindikat dana hibah. Kalau misalkan ini dibongkar, luar biasa. Sejauh mana keterlibatan gubernur, Wagub, Sekda atau mantan Sekda (Heru Tjahjono),” kata Ahmad.
“Jadi tinggal gimana ini selanjutnya dari pihak KPK mengembangkan kasus ini, karena eksekutif dan legislatif sama-sama mengelola dana hibah dan lebih besar dana hibahnya itu dikelola eksekutif. Ada itu di Permendagri, pembagiannya 60:40,” sambungnya.
CIDe Sebut Dana Hibah Dikucurkan Bantu Pembuatan Pabrik Es dan Kapal Nelayan
CIDe bahkan sudah melaporkan dugaan penyelewengan dana HG (Hibah Gubernur) — sebutan dari aktivis LSM untuk dana hibah yang dikelola Pemprov Jatim — ke Polda Jatim akhir 2021, yakni terkait pembuatan pabrik es dan kapal nelayan serta beberapa yayasan di Kabupaten Sumenep, Madura.
“Itu kan dana hibah yang diberikan gubernur, bukan by aspirator. Sudah saya laporkan tapi dihentikan sama Polda. Dari surat yang kami terima, diberhentikan karena tidak ada kerugian negara. Padahal itu sudah benar-benar nyata,” kata Ahmad.
“Yang kami laporkan Itu hibah Tahun Anggaran (TA) 2020 terkuak pada TA 2021, di kepemimpinan Khofifah. Itu baru satu dua contoh. Belum lainnya, termasuk aliran hibah untuk Masjid Al Akbar Surabaya yang harus dibuka ke publik,” imbuhnya.
Selama ini, CIDe cukup intens mengawal anggaran APBD Jatim, termasuk melaporkan ke lembaga penegak hukum terkait dugaan penyelewenagan dana hibah yang tidak di-SPJ-kan.
“Saya laporkan dana hibah yang tidak di-SPJ-kan pada 2019, 2020, dan 2021. Untuk 2019 ada sekitar Rp 2,9 triliun tidak di-SPJK-kan, terus 2020 ada Rp 1,6 triliun, dan 2021 itu terjadi lagi Rp 1,6 triliun,” ungkapnya.
Ahmad juga memastikan, CIDe akan intens mengawal kasus hibah yang Sahat. ‘Iya. Kami sudah konsolidasi dengan teman-teman untuk mengawal ini,” tegasnya.
Dalih untuk Kesekretariatan
Sementara itu saat dikonfirmasi wartawan terkait penggeledahan di ruangannya, Adhy Karyono menyebut hanya dipakai KPK untuk kesekretariatan penyidik KPK yang sedang melakukan pemeriksaan di kantor Gubernur Jatim.
“Ruangan saya dipakai kesekretariat untuk mereka. Mereka meminta izin memakai ruangan saja,” kata Adhy.
Adhy memastikan, penggeledahan di kantor Gubernur Jatim ini erat kaitannya dengan OTT yang menyeret Sahat terkait dugaan suap kucuran dana hibah ke Pokmas di Sampang, Madura.
Penggeledahan KPK di kantor Gubernur Jatim, lanjuut Adhy, sangat lumrah karena tempatnya perencanaan APBD. “Ya pasti ada hubungannya, KPK menanyakan keterangan, perencanaanya, anggaran yang digunakan,” katanya.
Bupati Sumenep Ikut-Ikutan Bersuara Soal Dana Hibah Jatim
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi ikut bersuara soal dana hibah Pemprov Jatim yang berpotensi jadi bancakaan. Hibah Rp 7,8 triliun dari APBD mulai 2020 itu tercium bocor setelah Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak terjating Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
