Settia

Kota Malang Ajukan PSBB

EDITOR.ID – Malang, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa masih akan mempertimbangkan pengajuan usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Malang.

Seperti diketahui, saat ini hanya kota Malang yang sudah mengajukan PSBB ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemprov Jatim di antaranya jumlah kasus positif dan konektivitas antar daerah.

Menurut Khofifah, di Kota Malang, dari 8 kasus positif yang dilaporkan, 7 pasien sudah dikonversi menjadi negatif. Artinya hanya ada 1 pasien positif Covid-19 yang masih di rawat di rumah sakit.

Selain itu, secara geografis, konektivitas Kota Malang tidak bisa dilepaskan dari Kabupaten Malang dan Kota Batu.

“Kota malang ini tidak bisa dilepas konektivitasnya dengan Batu dan Kabupaten Malang. Saya sudah komunikasikan dengan Bupati Malang, sudah melakukan isolasi per desa. Masing-masing desa tidak boleh keluar ke desa lain. Mereka merasakan ini sementara efektif. Begitu pun juga dengan Kota Batu,” ujar Khofifah pada Kamis (16/4/2020).

“Kalau hanya Kota Malang, efektifitas dari PSBB menghentikan Covid-19, efektifitas penghentiannya akan sangat tergantung Kabupaten Malang dan Kota Batu. Dilihat dari yang terkonfirmasi positif 7 sudah sembuh. Sistemnya Kota Malang sudah sangat bagus. Sehingga harus dihitung kembali kalau Kota Malang PSBB kira-kira begitu,” tambahnya.

Sementara itu, dr. Joni Wahyuhadi Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim menambahkan, salah stau syarat PSBB adalah harus ada kajian epidemiologis. Dari kementerian kesehatan, penetapan PSBB harus dilihat dari peningkatan jumlah kasus yang signifikan.

“Beberapa hari kota malang flat. Artinya tidak signifikan. Ini jadi bahan pertimbangan. Juga ketersedian sarana fasilitas kesehatan. Kalau di Malang masing bisa tertampung di Kota Malang. Rumah sakitnya Malang itu masih mampu. Malang gak terlalu mengkhawatirkan,” jelasnya.

Sebagai informasi, saat ini Pemprov Jatim sedang meminta kepada seluruh Kepala Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur untuk memberikan laporan mengenai langkah-langkah yang lebih signifikan dan terukur terkait penanganan Covid-19. Juga, pihaknya meminta laporan mengenai pemenuhan aspek sosial ekonomi akibat pandemi ini.

“Semua ini oleh Pemprov Jatim secara kontinu delaporkan ke kementerian dalam negeri maupun ke BNPB dan kepala gugus tugas Covid 19,” kata Khofifah. (Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *