BSSN yang dicecar sehubungan dengan back up data tampaknya melempar masalah tersebut ke Kominfo.
Hinsa Siburian justru mengkritik koleganya Kominfo ketika menjelaskan masalah utama dari serangan siber Pusat Data Nasional (PDN) sementara yang ada di Surabaya, Jawa Timur.
Awalnya, Hinsa Siburian meminta maaf ke Menkominfo, Budi Arie Setiadi terkait tidak adanya back up data menjadi penyebab utama serangan PDN terjadi pada pekan lalu.
“Kami melihat secara umum, mohon maaf, Pak Menteri (Budi Arie), permasalahan utamanya adalah tata kelola. Ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya back up,” tutur Hinsa, dikutip dari YouTube TV Parlemen.
Hinsa menjelaskan seharusnya Kementerian Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam. Dalam kasus ini, misalnya, data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong seharusnya diback up ke PDN pusat.
Prosedur itu, kata Hinsa, sudah termaktub dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Pasal 35 ayat 2e dalam peraturan itu disebutkan, yaitu melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala. “Analoginya sebenarnya hampir sama seperti mati listrik, lalu (kita) hidupkan genset,” kata dia. (tim)
