Jakarta, EDITOR.ID,- Antar lembaga pemerintah justru saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab usai kegagalan dan ketidakberdayaan pemerintah mengatasi serangan hacker Ransomware hingga Pusat Data Nasional (PDN) lumpuh dan mengganggu layanan publik. Setelah Kementrian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) “disalahkan’ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kini giliran Kominfo ikut-ikutan melempar tanggung jawab dengan menyalahkan instansi Kementrian, Lembaga pemerintah dan daerah.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyalahkan instansi pemerintah lainnya dengan dalih “malas” menyiapkan data cadangan atau back up data. Pernyataan Budi Arie ini menjawab cecaran pertanyaan dari anggota DPR dalam Rapat bersama Komisi I DPR dan Kementerian Kominfo serta BSSN, Kamis (27/6/2024).
Menurut Budi Arie, hanya sedikit kementerian dan lembaga di daerah yang melakukan back up data. “Padahal Kominfo sudah memfasilitasi itu. Kami terus mendorong para tenant atau pengguna untuk melakukan back up. Namun kebijakan itu ada pada para tenant sendiri. Ini bukan berarti menyalahkan para tenant,” ujarnya.
Salahkan Keterbatasan Anggaran
Menteri Budi Arie melanjutkan, seandainya boleh jujur, kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur back up. Sebab mereka juga ada keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi back up tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor.
Sebagaimana diketahui selain PDN sementara di Surabaya yang lumpuh karena serangan Ransomware, dua pusat data di lokasi lain, yakni Serpong dan Batam masih aktif. BSSN, Kominfo, dan Telkom telah mengisolasi koneksi dari tiap-tiap PDN sementara itu sejak serangan ransomware terjadi.
Insiden peretasan terhadap pusat data terjadi sejak 20 Juni 2024. Akibat serangan Ransomware tersebut, sebanyak total 282 tenant layanan pemerintah terdampak. Pemerintah mengklaim, kini sebanyak lima penyewa sudah berhasil. Dari ratusan penyewa yang terhenti itu, pemerintah menargetkan memulihkan sekitar 18 penyewa hingga akhir Juni 2024.
BSSN “Salahkan” Kominfo Tak Punya Back Up Data
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga melempar tanggung jawab ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Momen ini terjadi ketika rapat kerja (raker) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/6/2024). Ketika itu Kepala BSSN Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hinsa Siburian diminta penjelasannya oleh Komisi I DPR terkait tidak adanya back up data yang berada di Pusat Data Nasional (PDN) yang terkena serangan ransomware.
