EDITOR.ID, Jakarta,- Kehadiran Ibukota Negara baru di tanah Kalimantan sebagai bagian dari keadilan pembangunan di Indonesia sangat ditunggu-tunggu rakyat Kalimantan. Pulau Borneo yang selama ini hanya diperas kekayaan alamnya di pemerintahan terdahulu, kini oleh Jokowi diperhatikan, dimanusiakan dan diberikan keadilan ekonomi.
Namun kekuatan masa lalu dan status quo yang kepentingan ekonominya tak ingin diusik terus berusaha memfitnah Jokowi, membangun narasi buruk tentang pemindahan ibukota, memanfaatkan media sosial terus membangun opini mendegradasi kebijakan keadilan ekonomi bagi rakyat Kalimantan oleh Jokowi.
Status quo, penguasa masa lalu dan kepentingan asing terus bermain dibalik aksi-aksi penolakan pemindahan ibukota dengan membangun narasi dan opini provokatif di media sosial.
Namun Jokowi tidak sendirian dalam menghadapi hinaan, cercaan, makian kelompok-kelompok yang menyuarakan anti pemindahan ibukota. Kelompoknya juga yang itu-itu saja.
Salah satu yang kini pasang badan mendukung pemindahan Ibukota Baru datang dari Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR).
Elemen masyarakat ini mendukung penuh pemindahan ibu kota negara (IKN) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pernyataan ini disampaikan Koordinator Nasional KOBAR, Arnold L Panjaitan dalam siaran persnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (4/2/2022)
KOBAR juga memberi respon positif terhadap pernyataan Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta yang mengawal dan mendorong PUPR untuk membangun hunian ASN dan Personel TNI-Polri di Kaltim.
?Kami mendukung pernyataan KSP melalui Deputi Febry Tetelepta untuk mendorong pembangunan hunian ASN dan personel TNI-Polri sebagai upaya pembangunan tahap awal proses pemindahan Ibu Kota Negara,? ujar Arnold.
Koalisi Bersama Rakyat siap pasang badan apabila ada oknum-oknum lain yang ingin mengganggu rencana pemindahan ibu kota negara.
Arnold menilai proses pemindahan Ibu Kota saat ini bukan lagi bicara setuju atau tidak, tapi bagaimana untuk bisa memulai pembangunan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
“Maka, keseriusan Pemerintah dalam melakukan agenda pemindahan IKN ini harus kita dukung penuh. Terutama saat ini, pembangunan tahap awal yakni pembangunan infrastruktur dan essential force atau kekuatan pokok minimum seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan,” ujarnya.
Menurutnya, rencana Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara adalah salah satu wujud pembangunan Indonesia Sentris yang dirindukan oleh segenap rakyat Indonesia.
“Payung hukum pemindahan ibu kota negara sudah ada melalui UU IKN dan harus kita patuhi bersama. Koalisi Bersama Rakyat siap pasang badan apabila ada oknum-oknum lain yang ingin mengganggu rencana pemindahan ibu kota negara. KOBAR 1000 persen bersama Pak Jokowi,” ucap Arnold. (tim)
