EDITOR.ID, Pamekasan,- DPD KNPI Jawa Timur (Jatim) meminta Pemprov Jatim serta Pemda, khususnya di Madura, agar lebih fokus untuk menangani kerusakan lingkungan. Hal itu sebagai respon atas banjir yang terjadi di 4 kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
“Pengendalian harus efektif agar bencana musiman seperti banjir bandang serta kekeringan tidak lagi melanda daerah yang menjadi langganan banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Karena kerusakan lingkungan dan hilangnya lahan resapan yang semakin meluas,” ujar Wakabid Hukum dan HAM KNPI Jatim Nur Faisal kepada Editor, Selasa (1/3) malam.
Menurut pria yang akrab disapa Faisal tersebut, terjadinya banjir di beberapa wilayah di empat kabupaten Madura adalah bukti dari semakin parahnya kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal atau galian C.
“Bahkan di Pamekasan ada 219 titik galian C ilegal yang beroperasi tanpa adanya pengendalian banjir, terbesar sepanjang sejarah Pemekasan,” ungkapnya.
Faisal turut menyoroti alih fungsi lahan pertanian dan lahan resapan yang tidak terkendali sehingga melahirkan bencana banjir yang merugikan masyarakat.
Ketua Bidang Pemuda dan Mahasiswa PA GMNI Jatim ini juga mengingatkan akan pentingnya dampak sosial dari adanya kerusakan lingkungan akibat pembangunan.
“Membangun demi investasi boleh, tapi perlu dipertimbangkan dampaknya secara sosial pada masyarakat di jangka panjang. Jika terus seperti ini, tidak terkendali kerusakan lingkungannya, maka sepulub tahun ke depan kita semua akan menderita bahkan ditenggelamkan karena ulah kita saat ini,” katanya.
Menurutnya, agar kerusakan lingkungan tidak terjadi, tidak ada jalan lain kecuali meminimalisir penyebabnya dengan penegakan hukum yang baik.
