Seyogianya pemerintah memperbanyak kapal nelayan dengan kapasitas besar agar kapal-kapal nelayan kita yang menguasai perairan ZEE kita.
Dengan demikian kapal-kapal nelayan kita akan menjadi mata telinga aparat penegak hukum di laut dan melaporkan setiap adanya kegiatan illegal fishing, illegal transshipment, dan tindakan ilegal lainnya di laut.
Nelayan juga membantu menjaga keamanan negara dan garda terdepan dalam menegakan dan menjaga kedaulatan negara di laut.
Undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia yang tergolong sangat banyak namun tidak juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan nelayan maupun belum adanya peningkatan devisa yang nyata dari sektor kelautan dan perikanan. Hal ini terjadi mungkin karena undang-undang dan peraturan itu tidak dijalankan dengan sesungguhnya oleh pihak terkait dan tidak ada pengawasan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan terkait tsb.
Aturan dan proses perijinan yang terlalu banyak dikeluarkan berbagai instansi pemerintah, membuat banyak nelayan yang habis waktu, tenaga, dan uang untuk mengurus perijinan sebuah kapal ikan agar bisa berangkat untuk menangkap ikan.
Bahkan sering urusan ijin baru selesai berbulan-bulan atau tahunan dan kadang sebelum keluar surat ijin terkahir masa berlaku surat ijin lainnya sudah kadaluarsa.
Dalam beberapa periode sebelumnya, para pimpinan KKP banyak yang tersandung masalah hukum karena mungkin harus memikirkan pundi-pundi organisasi yang memberangkat pimpinan tersebut.
Merujuk pada kompleksitas masalah nelayan dan perikanan kelautan di Indonesia seperti disebutkan di atas, Menteri KKP seyogianya berasal dari kalangan profesional yg paham tentang kompleksitas lautan dan perikanan Indonesia serta mengerti betul tentang persoalan nelayan.
Kami dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) memandang dan mengusulkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo bahwa Mayor Jend. Marinir (Pur) Dr. H. Yussuf Solichien M., MBA, Ph.D. yang merupakan seorang professional dan Ketua Umum HNSI selama 3 periode berturut-turut serta pernah menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL V/ Maluku Irja, Komadan Satgaskamla V, Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim TNI AL, Komandan Kobangdiklat TNI AL dan Asrena Kasal, Anggota Dewan Maritim Indonesia, dan Anggota Dewan Kelautan Indonesia sangat layak diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikan mendatang.
Saat ini beliau aktif sebagai Ketua Umum HNSI dan Ketua Umum Induk Koperasi Nelayan Indonesia.
Disamping itu, beliau juga seorang sosok akademis, memiliki visi kelautan dan perikanan nasional yang mendunia, menguasai aspek ekonomi, teknoloig, dan politik, memiliki karakter yang tegas, mengayomi, berintegritas, berwibawa, tidak otoriter, peduli terhadap nelayan, memahami dan menguasai bidang kelautan dan perikanan Indonesia. (Tim)
