Banyaknya permasalahan yg dihadapi Nelayan dan kompleksitas dalam pembangunan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, sudah saatnya KKP dipimpin oleh seorang yang memiliki integritas pribadi yang kuat, bermoral, profesional, berani, bukan berasal dari partai serta lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan didirikan semenjak 20 tahun lalu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan devisa dari sektor kelautan dan perikanan.
Namun demikian, kesejahteraan nelayan belum meningkat dan penghasilan devisa dari sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah yaitu baru sekitar 3.26% dari total devisa Indonesia.
Nelayan semestinya sejahtera dan makmur mengingat mereka tidak melakukan upaya atau efford untuk membibitkan ikan dan memelihara perkembangan ikan seperti petani melakukan upaya terhadap penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan proses pasca panen.
Nelayan hanya tinggal menangkap ikan dan menjualnya.
Namun demikian, kenyataannya nelayan kita merupakan lapisan masyarakat paling miskin dalam lapisan masyarakat kita.
Mengelola laut dan perikanan Indonesia tidaklah mudah mengingat laut Indonesia sangat luas dan berada diantara puluhan ribu pulau serta garis pantai terpanjang kedua di dunia.
Contoh, bilamana digunakan semua DIPA KKP untuk biaya pengawasan laut kita dari pencurian ikan maka semua biaya DIP KKP tidaklah cukup.
Jumlah nelayan Indonesia 90% merupakan nelayan kecil (pemilik perahu tanpa motor, perahu motor tempel, dan kapal motor < 5 GT).
Indonesia hanya memiliki kapal ikan sebanyak 0.68% (3.671 buah) yang memiliki kapasitas >30 GT.
Disamping itu, pendidikan para nelayan kita masih relatif sangat rendah. Peralatan para nelayan kecil ini juga umumnya masih menggunakan teknologi tradisional.
Bahan bakar minyak untuk kapal motor neyalan kecil ini juga belum bisa disuplay oleh pemerintah.
Baru sekitar 30% pelabuhan perikanan di Indonesia yang memiliki stasiun pengisian bahan bakar.
Umunya stok minyak bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk nelayan hanya cukup selama 10 hari setiap bulan.
Jumlah anak buah kapal yang masih relatif banyak per kapal (karena menggunakan teknologi tradisional) mestinya dapat dikurangi untuk efisiensi dengan menggunakan teknologi terkini.
Misalnya teknologi sederhana untuk sortir ikan, teknologi sederhana untuk menarik dan menggulung alat tangkap, dan lain-lain.
