Kilang Tuban Mangkrak Keberanian Jokowi Tindak Direksi Pertamina Diuji

  • Bagikan
img 20211118 wa0075
img 20211118 wa0075

EDITOR.ID, Jakarta,- Mangkraknya pembangunan kilang Tuban jadi catatan buruk bagi Pemerintahan Jokowi dalam upaya kemandirian produksi minyak dan turunannya.

Bahkan hal ini membuat murka Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak biasanya mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sampai harus membentak Direktur Utama Pertamina.

Pantas Jokowi marah dan kecewa dengan kinerja direksi Pertamina karena lamban dalam mengeksekusi proyek kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Atau mungkin penyelesaian kilang ini sengaja diulur-ulur untuk melanggengkan para makelar minyak internasional yang berharap Indonesia terus bergantung dengan minyak impor.

Cerita ini disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan pada komisaris dan direksi Pertamina dan PT PLN (Persero), Sabtu 20 November 2021.

Pengarahan itu dihadiri pula Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

“TPPI investasinya 3,8 miliar dollar AS, ini sudah bertahun-tahun, sebelum kita ada (menjabat), kemudian ada masalah, tapi belum jalan-jalan juga,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, setelah dilantik menjadi Presiden RI pada periode awal masa jabatannya di 2014, dirinya langsung mendatangi TPPI untuk mendorong proyek tersebut berjalan.

“Karena saya tahu, kalau karena saya tahu barang (proyek) ini kalau jalan, itu bisa menyelesaikan banyak hal. Barang substitusi impor ada di situ semuanya. Semuanya. Turunannya banyak sekali, seperti petrokimia, petrochemical, ada di situ,” ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Jokowi, ketika dirinya terakhir kali ke TPPI, alasan yang sama dari terhambatnya proyek tersebut kembali mencuat.

Hal itulah yang pada akhirnya membuat dia membentak Dirut Pertamina.

“Sehingga waktu saya ke sana yang terakhir, Bu Dirut cerita itu (alasan yang sama), saya bentak. Ya karena memang benar, diceritain hal yang sama,” kata dia.

“‘Bu, enggak, enggak, saya enggak mau cerita itu lagi. Saya sudah dengar dari cerita dirut-dirut sebelumnya’ Saya blak-blakan memang, biasa,” jelas Jokowi.

Ia bercerita, proyek kilang TPPI sudah dilakukan tender setidaknya dua kali, namun tak juga dikerjakan proyeknya.

Jokowi menegaskan, dirinya selalu memantau perkembangan proyek TPPI karena memiliki potensi yang besar bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, proyek tersebut bisa mendukung cita-cita Indonesia untuk membuat neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan terjaga baik, tidak defisit.

Lantaran, proyek TPPI ketika beroperasi diyakini bisa mengurangi impor dalam jumlah besar, terutama petrokimia dan produk turunannya.

“Negara itu inginnya neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan kita berjalan baik, tidak banyak impor, karena kita bisa produksi sendiri, punya industrinya, mesinnya, dan bahan bakunya. Lho kok malah enggak kita lakukan dan malah impor. Itulah yang saya sedih,” ungkap dia.

Melihat potensi yang besar di proyek TPPI, Jokowi mengaku heran mengapa proyek tersebut tidak segera dieksekusi dan terhambat selama bertahun-tahun.

Ia bahkan mengandaikan, jika dirinya memegang langsung proyek tersebut, maka akan langsung menggarapnya hingga rampung.

“Proyek kayak begini tapi enggak cepat-cepat dijalankan. Kalau saya, 24 jam penuh saya kerjain. Pertamina dapat keuntungan dari situ dan negara dapat substitusi impornya,” jelasnya.

“Akhirnya nanti neraca perdagangan dan transaksi berjalan kita baik. Kalau ini kita bisa selesaikan, tidak setiap bulan kita harus siapin dollar AS untuk bayar barang-barang impor tadi,” pungkas Jokowi.

80% Dikuasai Pertamina

Sebelumnya Jokowi meninjau kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang sudah dikuasai Pertamina di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Dalam peninjauan itu, Jokowi ditemani Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga rombongan kepresidenan lainnya.

Saat berada di lokasi, kedatangan Jokowi disambut para petinggi Pertamina seperti Komisaris Utama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

PT Pertamina (Persero) menguasai mayoritas saham PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) sebesar 80 persen pada hari Jumat 20 Desember 2019.

“Pertamina kuasai 80 persen. Maka kontrol perusahan bisa dikendalikan. Dan diharapkan ini bisa berproduksi, salah satunya paraselin bisa kurangi impor bahan kimia,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (20/12).

Airlangga mengatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk pengambilalihan saham. Ia menilai kesepakatan ini merupakan keuntungan bersama secara cepat.

Tuban Petro punya anak perusahaan yaitu PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI). Dengan permasalahan utang yang membelit Tuban Petro, menyebabkan kilang milik TPPI tidak produktif.

Dengan demikian, pemerintah ingin mengembalikan produktivitas kilang milik TPPI untuk meningkatkan industri petrokimia tanah air.

Negara Bisa Hemat Rp 56 Triliun

Jokowi mengatakan dengan dihidupkan lagi Kilang Tuban, nantinya Pertamina bakal memproduksi BBM hingga berbagai produk dasar petrokimia seperti olefin. Negara pun bakal menghemat devisa triliunan rupiah.

“Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal bisa menghemat devisa USD 4,9 miliar. Gede sekali, kurang lebih Rp 56 triliun. Ini merupakan substitusi,” kata dia, Sabtu (21/12).

Penghematan terjadi karena produksi di sana nantinya bisa menekan impor BBM yang selama ini membebani negara. Kata dia, kalau kilang ini bisa berproduksi maksimal, bisa mempersempit current account deficit (CAD).

Pembangunan proyek ini sebenarnya sudah dimulai sejak 1997, tapi berhenti. Karena itu, Jokowi meminta pada Pertamina agar penyelesaian proyek ini selesai dalam 3 tahun ke depan.

Proyek Ditargetkan Selesai 3 Tahun

Presiden Jokowi mengatakan TPPI Tuban merupakan salah satu kilang minyak yang terbesar di Indonesia. TPPI mampu menghasilkan produk aromatic seperti paraxylene, orthoxylene, benzene, toluene. Selain itu juga penghasil BBM Premium, Pertamax, Elpiji, Solar.

“Ini bisa untuk semuanya. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada Menteri BUMN, Dirut Pertamina, Komut Pertamina, tidak lebih dari tiga tahun harus rampung semuanya. Ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera,” tegasnya sambil meminta Januari 2020 sudah ada kejelasan mengenai pengembangan.

Menurut dia, jika hasil produksinya maksimal bisa menghemat devisa hingga USD 4,9 miliar atau sekitar Rp 56 Triliun. Produk petrokimia seperti ini merupakan subtitusi produk impor.

“Ini merupakan substitusi. Karena setiap tahun kita impor, impor, impor padahal kita bisa membuat sendiri. Tapi tidak kita lakukan,” ujar Presiden Jokowi. (tim)

 2,671 Total Pengunjung,  2 Pembaca Hari ini

Settia
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan