EDITOR.ID ? Surabaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinilai abai dalam mengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Akibatnya, keberadaan BUMD-BUMD milik Pemprov Jatim hampir tidak bisa lagi diharapkan menambah pendapatan daerah untuk membantu progam pembangunan Pemprov Jatim.
Bahkan sebagian BUMD Jatim kondisinya nyaris bangkrut jika tak segera mendapatkan suntikan modal.
Pernyataan itu disampaikan Hidayat, ketua Komisi C DPRD Jatim usai menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah BUMD milik Pemprov Jatim di ruang Komisi bidang Keuangan DPRD Jatim, Kamis (17/6/2021).
?Dari 10 BUMD yang dimiliki Pemprov Jatim, hanya satu BUMD yang sehat yakni Bank Jatim. Sedangkan yang lain kondisinya memperihatinkan, bahkan ada yang kritis dan nyaris bangkrut jika tak segera disuntik modal,? katanya.
Hidayat berharap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa lebih memperhatikan BUMD-BUMD Jatim. Mengingat, sumber PAD kedepan yang sangat diharapkan berasal dari BUMD bukan lagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan retribusi yang cenderung membebani masyarakat.
Bukti nyata Gubernur Khofifah cenderung abai terhadap BUMD Jatim, lanjut Hidayat adalah masih banyaknya jabatan lowong baik jajaran direksi maupun komisaris BUMD Jatim atau sengaja diisi oleh Plt Direktur. Akibatnya kinerja perusahaan plat merah juga tak maksimal.
?Plt Dirut PJU (Petrogas Jatim Utama) itu jabatannya akan segera berakhir belum ada pengganti definitif. Bahkan seluruh komisari BPR dibiarkan kosong dan satu direksinya juga kosong. Begitu juga dengan Bank Jatim dua direksinya dibiarkan kosong,? terangnya.
Hidayat tak memungkiri jabatan direksi dan komisaris di sejumlah BUMD Jatim menjadi kewenangan sepenuhnya gubernur selaku pemegang saham mayoritas, cenderung mengedepankan politik balas budi dibanding pertimbangan profesionalitas.
?Dampaknya tentu sudah bisa diprediksi kinerja BUMD Jatim seperti apa alias tak maksimal,? sindir Hidayat.
Diantara BUMD Jatim yang kondisnya kritis dan nyaris bangkrut adalah PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Penyebabnya, kata Hidayat selain akibat terdampak pandemi covid-19, banyak mesin yang kedaluwarsa, SDM yang tak produktif, banyak aset yang bermasalah legalitasnya sehingga tak dapat dimanfaatkan, beban membayar PBB yang besar, dan bayar hutang deposito.
Bahkan Jatim Expo juga pemasukannya nol sehingga perlu suntikan modal.
?PWU butuh tambahan modal Rp.150 miliar yang akan digunakan untuk sertifikasi aset, membayar hutang yang sudah jatuh tempo, peremajaan mesin yang tak update dan pengembangan usaha. Kami tak bisa menyetujui sebelum ada hasil audit dan analisa perusahaan,? jelasnya.
Kondisi yang dialami PT PWU Jatim juga hampir serupa dialami BUMD-BUMD yang lain.
?Komisi C melihat ada inefesiensi dari anak perusahaan BUMD yang jumlahnya banyak tapi tak produktif. Kalau memang tak produktif tentu kami akan merekomendasikan supaya dimerger atau dilikuidasi daripada terus membebani APBD Jatim,? tegas Hidayat.
Senada, Fauzan Fuadi anggota Komisi C lainnya sebagaimana dilansir Sabdanews berharap Gubernur Jatim lebih proaktif mencari sumber pendapatan daerah dari BUMD.
?Jatim memiliki banyak Participating Interest (PI) dari sektor Migas yang ada di wilayah Jatim. Namun tak kunjung terealisasi akibat pemangku kebijakan (Pemprov Jatim) kurang greget mengupayakan supaya PI bagi Jatim bisa secepatnya direalisasi,? jelas Fauzan Fuadi.
Ia berharap Pemprov Jatim bisa mencontoh Kabupaten Bojonegoro yang sukses mengelola PI hingga PAD nya meningkat pesat dan APBD-nya terbesar kedua setelah Kota Surabaya.
?Kalau perlu Gubernur Khofifah meloby pusat supaya dilakukan renegosiasi ulang sehingga PI Jatim bisa direalisasi,? pungkas Fauzan.
