Semarang,EDITOR.ID, – Merebaknya anggaran aspirasi yang diajukan oleh masyarakat, Ketua DPRD Kota Semarang meminta pemerintah Kota Semarang untuk melakukan evaluasi. Proyek aspirasi masyarakat tersebut harus diprioritaskan mana yang harus dikerjakan serta tepat sasaran dan tidak.
” Selama anggaran aspirasi masyarakat difokuskan hanya di tingkat Rukun Tetangga (RT) saja, seharusny anggaran tersebut bisa di fokuskan pada Rukun Warga (RW) agar tidak menjadi rebutkan pada setiap RT,” ujar Pilus panggilan ketua DPRD kota Semarang setiap harinya di Semarang.
Pilus menilai, jika anggaran hanya di fokuskan pada tingkat RT, maka anggaran itu kurang tepat sasaran karena nominal anggarannya menjadi cukup kecil. Hal itu menyebabkan anggaran tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat.
“Oleh karena itu, meminta kepada pemerintah, aspirasi masyarakat supaya tidak dijadikan rebutan oleh Mading masing RT. Padahal, nominal anggaran tidak terlalu besar. Kalau semua RT harus mendapatkan nanti tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian lebih baik difokuskan ke RW,” kata Pilus, Minggu (12/2/2023).
Supriyadi yang biasa dipanggil Pilus mengatakan, jika anggaran diberikan kepada RW diharapkan pada tingkat RW akan bisa menentukan RT mana saja yang benar-benar membutuhkan, untuk pembangunan yang harus diprioritaskan. Namun dengan skala prioritas sistem seperti itu, maka akan lebih tepat guna, tepat daya, dan tepat manfaat.
“Kalau masing-masing RT berebut minta yang diajukan harus dapat, maka secara otomatis anggarannya kecil. Sedangkan program RT terlalu besar. Nanti jadi masalah di wilayah. Warga berpikir bantu kok cuma sedikit,” tandasnya.
Meski demikian, lanjutnya, kuncinya untuk mengatur proyek baik tingkat RW maupun RT, seharusnya kelurahan bisa memetakan pada skala prioritas yang harus didahulukan.
” Pak lurah harus bisa memilih mana aspirasi tingkat RT dan RW yang harus didahulukan. Jangan sampai tumpang tindih sehingga dalam pelaksanaan tidak berhasil dengan baik,” pintanya.(tim).
