Ketua PP Kagama itu, juga mendorong agar soal cakupan atau batas wilayah bisa ditetapkan dengan landasan yang pasti. Apakah itu dengan bentang alam seperti yang berjalan saat ini, atau secara digital.
“Kalau bentang alam kan bisa berubah, kecuali kesepakatannya, ‘Ya udah bentang alam nggak usah digital’. Maka kalau bentang alam berubah, batasnya akan ikut berubah. Tapi rasa-rasanya, dengan teknologi digital hari ini, kami jauh bisa memastikan dengan lebih baik,” tegasnya.
Masukan ketiga, lanjut Ganjar, terkait karakteristik pembangunan. Menurutnya, secara umum seluruh Jawa relatif sama.
“Nanti kami menunggu saja klaster-nya seperti apa. Tapi kami mendukung penuh, kami akan kasih data penuh agar kota bisa mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik,” tandasnya.(tim)
