EDITOR.ID, Jakarta,- Keberanian politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana membongkar kebobrokan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 di Pemprov DKI Jakarta, mulai mendapatkan serangan balik.
Meski langkah William didukung dan dipuji publik, namun tidak demikian dengan internal DPRD DKI Jakarta.
Dengan langkah berani William membuka ke publik pos anggaran aneh-aneh bernilai miliaran dalam penyusunan KUA PPAS RAPBD DKI 2020. Ada anggaran pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar, ada pembelian pulpen senilai Rp124 miliar dan puluhan item lainnya.
Terbongkarnya anggaran tak masuk akal tersebut bermula ketika Fraksi PSI berulang kali meminta draft penyusunan anggaran sebelum Rapat Penyusunan Anggaran di DPRD digelar.
Namun permintaan PSI berulang kali tidak digubris oleh Pemprov DKI. Bahkan Pemprov secara sengaja membagikan draft penyusunan hanya beberapa jam sebelum rapat. Persoalan inilah yang dicurigai Fraksi PSI bahwa Pemprov DKI tidak transparan dalam penyusunan anggaran.
Puncaknya ketika di portal Jakarta.go.id muncul Rancangan KUA PPAS Penyusunan RAPBD 2020. Dari sanalah PSI mendapatkan data yang menggemparkan publik yakni angka-angka pos anggaran fantastis untuk pembelian lem, pulpen, dsbnya. Namun data yang muncul di portal tersebut kemudian “menghilang”. Beruntung PSI menyimpan bukti dengan men screen shoot Rancangan tersebut.
Namun perjalanan PSI memperjuangkan dan menyelamatkan uang rakyat mendapat hadangan dari sejumlah pihak. Mereka yang menghadang PSI menggunakan berbagai cara. Dari mulai mengkritik hingga ingin memojokkan PSI.
Terkini konon Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta justru akan “mengadili” dan memvonis William Aditya Sarana dengan tuduhan melanggar kode etik.
BK DPRD punya dalih ada yang mengadukan anggota fraksi PSI itu ke BK DPRD DKI. Setelah mendapat pengaduan BK DPRD punya “senjata” untuk segera menggelar rapat terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap William.
Namun William tidak sendirian menghadapi “ancaman” mereka. Banyak yang mendukung William. Salah satunya Pengacara Senior Dr Urbanisasi. Advokat yang banyak menangani kasus besar ini mengecam sikap BK DPRD jika memang benar akan membawa William dapat Sidang pelanggaran etika.
“Jika benar apa yang dilakukan oleh anggota Dewan yang ingin membawa ke Badan Kehormatan atas sikap Pak William Aditya sebagai pihak yang membongkar transparansi Penyusunan Rancangan APBD 2020 di Pemprov DKI, adalah sikap yang tidak gentlemen dan menurut saya adalah cara-cara lama yang punya niat jahat membungkam orang-orang yang akan berjalan lurus ke depan,” kata Dr Urbanisasi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (06/11/2019)
Menurut Urbanisasi, sikap BK DPRD DKI Jakarta yang akan mengadili William adalah sikap kontraproduktif yang membuat masyarakat makin tidak simpatik kepada anggota Dewan yang berusaha memojokkan William.
