Semarang,EDITOR.ID, – Untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, sejumlah perusahaan besar merespons baik rencana penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menurut Ganjar, pihaknya sudah dihubungi sejumlah perusahaan terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng. Perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan siap membantu pengentasan kemiskinan dengan pola keroyokan.
” Forum CSR kami siapkan dan beberapa perusahaan swasta kemarin hubungi saya karena kami mau mengumumkan ke publik. Kira-kira kalau kami bagi-bagi tugas, kami butuh hampir Rp 500-an miliar untuk mengintervensi kemiskinan ekstrem, jadi nggak banyak sebenarnya,” kata Ganjar seusai memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan 17 Kabupaten di Ruang Rapat Kantor Gubernur B lantai lima, Kota Semarang, Jateng, Selasa (28/2/2023).
Menurutnya, forum CSR kami siapkan dan beberapa perusahaan swasta kemarin hubungi saya karena kami mau mengumumkan ke publik. ” Kira-kira kalau kami bagi-bagi tugas, kami butuh hampir Rp 500-an miliar untuk mengintervensi kemiskinan ekstrem, jadi nggak banyak sebenarnya,” katanya.
Meski begitu, pihaknya akan mendorong para pengusaha supaya ikut berkontribusi membantu masyarakat, terutama yang usia produktif dari keluarga kurang mampu dengan menggelar pelatihan. Oleh karena itu, pelatihan ini pun bisa didukung berbagai dinas di Pemprov Jateng.
“Nanti Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan kami banyak yang bisa membantu, atau dari perusahaan-perusahaan. Ini kami percepat,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Ganjar, padat karya akan dimaksimalkan. Sebab, menurutnya itu bisa membantu masyarakat kurang mampu mendapat penghasilan tambahan, di samping bantuan keuangan yang diberikan.
“Sementara dari Dinasnaker kita sedang berkeliling untuk mengecek perusahaan agar mereka bisa membantu keluarga-keluarga yang di dalamnya ada yang tidak bekerja, terus kemudian bisa mendapatkan penghasilan. Ini yang yang ada,” katanya.
Mantan anggota DPR RI itu menegaskan, Pemprov Jateng terus bekerja dan berkomitmen menurunkan angka kemiskinan, terutama dalam mengatasi variabel kemiskinan, antara lain stunting dan keterbelakangan pendidikan.
“Kami dorong terus, perhatikan yang stunting, ini satu paket. Terus yang penyandang disabilitas dicari, yang tidak sekolah di usia 7 sampai 18 tahun maka bisa sekolah,” ucapnya.
Ganjar berharap, upaya yang akan dilakukan tersebut mendapatkan hasil positif. Untuk mempercepatnya, Ganjar pun meminta para bupati untuk melaporkan kondisi kemiskinan terbaru dalam satu minggu ke depan.
