Staf Khusus Presiden Joko Widodo usai diperkenalkan di Istana Presiden beberapa waktu silam (Sumber Foto: Pers dan Media Sekretariat Presiden)
Penulis : Edi Winarto
Pemerhati Birokrasi Pemerintahan
Kebijakan Presiden Joko Widodo mendilusi atau memangkas jabatan dan merampingkan jajaran pejabat di Birokrasi pemerintahan, banyak diacungi jempol. Namun kemudian muncul sorotan publik. Pasalnya, di lain pihak, Presiden justru memasukkan banyak SDM ke Istana Negara untuk membantunya bekerja dalam urusan memajukan Indonesia.
Presiden banyak mengangkat sejumlah anak muda milenial, berprestasi besar hingga di level global, dan sosok praktisi cerdas, bergabung ke dalam istana.
Langkah Presiden ini kemudian memunculkan banyak kritikan oleh sejumlah pengamat sebagai kebijakan yang aneh. Di satu pihak butuh efisiensi organisasi birokrasi, namun di pihak lain justru struktur SDM nya di Istana lebih gemuk. Langkah Presiden ini dianggap tidak konsisten.
Pengamat politik Pangi Sarwi Chaniago menilai baik penambahan staf khusus hingga posisi Wakil Kepala Kantor Staf Presiden, seperti tertuang di Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang KSP, membuat struktur jabatan di Istana semakin gemuk.
Menurut Pangi, kebijakan tersebut sungguh bertentangan dengan program perampingan birokrasi dengan pemangkasan jabatan eselon.
Pertanyaannya kenapa ini dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo.
Dalam artikel ini penulis hanya membuat penafsiran dan menganalisa kemungkinan penyebabnya. Kenapa Presiden banyak mengangkat SDM diluar birokrasi pemerintahan.
Satu pihak jabatan dalam organisasi birokrasi pemerintahan dipangkas, namun di lain pihak jabatan di lingkaran istana terus ditambah. Terlihat agak janggal dan menimbulkan tanda tanya.
Ini dugaan dan analisa penulis. Pertama, dalam Pidatonya usai memenangkan Pilpres 2019, Jokowi sudah berjanji di hadapan ribuan massa pendukungnya. Intinya Jokowi berjanji akan “membabat” habis Aparatur Sipil Negara atau ASN yang berpikiran linier, tidak punya inovasi, tidak punya terobosan dan hanya hidup di zona nyaman.
Birokrasi yang bekerja hanya berdasarkan formalitas “menghabiskan anggaran negara” tapi tidak ada out put nyata, tidak ada manfaatnya kepada masyarakat secara nyata Presiden berjanji akan melibas mereka. Jika Indonesia ingin menjadi negara maju dan bisa cepat bersejajar dengan negara lainnya minimal tetangga negara Asean, maka kita harus siap untuk menghadapi perubahan.
Jokowi ingin pemerintahannya diisi orang-orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat, perubahan global. Orang yang memahami bahwa bekerja itu bukan mempersulit birokrasi yang panjang tapi kian mempermudah kegiatan usaha.
Bahkan rencana besar dan niatnya ini diulangi lagi saat ia berpidato dalam Rapat Koordinasi Forkompinda di Sentul Bogor beberapa waktu lalu.
