EDITOR.ID, Jakarta,- Kabar mengejutkan datang dari Istana Negara usai Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Jokowi mengungkapkan adanya peluang besar partai besutan Prabowo ini bergabung ke dalam koalisi partai pemerintahan.
Hal itu disampaikan Jokowi setelah berbicara dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka.
“Kami bicara mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Jokowi membenarkan, pertemuannya dengan Prabowo membahas kemungkinan Gerindra bergabung ke dalam koalisi pemerintah.
“Tapi ini belum final. Kami sudah bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk koalisi kita,” ujarnya.
Lalu, apakah ada nama kader Gerindra yang sudah diajukan sebagai menteri?
“Sudah saya sampaikan belum final kalau sudah final kami sampaikan,” kata Jokowi.
Pergerakan politik ini dinilai banyak kalangan sebagai langkah strategis Jokowi untuk menyatukan kekuatan politik menjelang pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober besok.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengundang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Salah satu isi pembicaraan pun terkait dengan kemungkinan Partai Demokrat untuk masuk dalam barisan koalisi partai pendukung Jokowi.
Sementara itu, Prabowo menuturkan pihaknya selalu mengutamakan kepentingan yang besar, yakni bangsa dan negara. “Apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu. Kalau diperlukan kami siap,” katanya.
“Kami akan beri gagasan, pertumbuhan bisa tumbuh double digit. Kalau kita tidak masuk kabinet, kami akan tetap loyal. Check and balances,” sambung Prabowo.
Partai Gerindra dikabarkan akan memperoleh jatah menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Bahkan, Gerindra juga sudah mengajukan konsep ke Jokowi mengenai ketahanan pangan dan energi‎.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jika nantinya Gerindra bergabung ke pemerintah maka akan tetap mengkritisi yang tidak sesuai. Sehingga pemerintah tetap ada kontrol pengawasan.
“Seandainya siapapun itu baik yang sekarang ini koalisi pemerintah yang kemudian masuk dalam pemerintahan, saya pikir yang di legislatif juga harus menjalankan fungsi pengawasan check and balances gitu,†ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
