EDITOR.ID, Jakarta,-Perlahan tapi pasti, reshuffle kabinet mulai menjadi kenyataan. Konon kabarnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, 10 hari yang lalu.
Pertemuan kedua tokoh tersebut kemudian memunculkan spekulasi sedang ada pembahasan reshuffle kabinet.
Namun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantahnya. Hasto menyebut pertemuan tersebut hanya agenda rutin. Hasto menyatakan keduanya memang sering rutin bersilaturahmi. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada sepuluh hari lalu.
“Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan,” kata Hasto pada Ahad, 11 April 2021.
Saat ditanya apakah pertemuan tersebut membahas rencana kocok ulang kabinet, Hasto menuturkan reshuffle sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. PDIP sebagai partai pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi.
PDIP, ujar dia, menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi. “Untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai,” ucap Hasto.
“Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden,” tambahnya.
PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik.
Hasto juga menyatakan Presiden berhak mengevaluasi para menterinya apabila tidak menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu yang perlu diingat, menteri adalah pembantu presiden.
Isu reshuffle mencuat seiring rencana Presiden Jokowi menggabungkan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Peleburan ini menyusul keputusan Presiden menjadikan Badan Riset dan Inovasi Nasional menjadi lembaga sendiri. Selain itu, Presiden juga membentuk Kementerian Investasi.
Usulan Jokowi untuk menambah unsur Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga disetujui DPR.
Keputusan ini ditengarai bakal diikuti dengan perombakan kabinet. “Logikanya memang begitu, ketika ada kementerian yang ditambah harus ada yang mengisi,” kata Ketua Komisi Pendidikan atau Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Saiful Huda kepada wartawan soal kemungkinan Jokowi melakukan reshuffle, Jumat, 9 April 2021
Pertemuan Jokowi dan Megawati dilakukan usai peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
