“Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal bisa menghemat devisa US$ 4,9 miliar. Gede sekali. Kurang lebih Rp 56 triliun. Ini merupakan substitusi. Karena setiap tahun kita impor, impor, impor. Padahal kita bisa buat sendiri, tapi tidak kita lakukan,” imbuhnya.
Dalam berbagai kesempatan seperti rapat terbatas, rapat paripurna, hingga rapat dengan kepala daerah, Kepala Negara berulang kali menyampaikan pentingnya substitusi produk-produk impor, salah satunya petrokimia. Presiden berharap, setelah berproduksi maksimal, industri petrokimia ini dapat membantu menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan yang dialami Indonesia.
“Sehingga kita harapkan kalau ini benar-benar bisa berproduksi maksimal, yang namanya current account deficit, neraca kita akan menjadi jauh lebih baik. Ini salah satu kuncinya ada di sini. Artinya apa? Ini adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan problem dari agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun enggak rampung-rampung,” ungkapnya.
Terkait kepemilikan saham, setelah restrukturisasi Pertamina memegang saham mayoritas sebesar 51%. Sementara 47 persen saham dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Adapun 2 persen sisanya masih dipegang pemilik lama yaitu PT Silakencana Tirtalestari.
“Ya masih 2 persen tapi akan segera kita selesaikan. Januari yang saya bilang tadi. Januari harus rampung,” tandasnya.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam siaran persnya menyatakan, peluang pasar bisnis petrokimia di Indonesia sekitar Rp40-50 triliun per tahun. Selain itu, bisnis petrokimia mempunyai margin lebih tinggi dibanding BBM.
“Pembangunan komplek industri Petrokimia akan lebih menjamin keberlanjutan bisnis perseroan, karena sesuai dengan tren bisnis masa depan,” ujar Nicke.
Pembangunan industri petrokimia, lanjut Nicke, juga akan lebih efisien karena diintegrasikan dengan kilang, sehingga produk samping petrokimia dapat dimanfaatkan kembali oleh kilang baik untuk bahan bakar kilang itu sendiri maupun dapat menjadi produk BBM.
“Infrastruktur penunjang dan utilitas dapat juga dimanfaatkan secara bersama-sama dengan menurunkan biaya energi hingga 10 persen dan biaya personel turun 10 persen sehingga biaya operasional turun sampai 15 persen,” imbuh Nicke. (tim)
