Jakarta, EDITOR.ID – Sikap preferensi politik yang dipertunjukkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa berdampak kepada situasi atau keadaan suhu politik jelang Pemilu 2024 semakin memanas dan mudharat lebih banyak ketimbang manfaatnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie yang menyarankan kepada Presiden Jokowi agar mengurungkan niatnya untuk turun langsung berkampanye memihak pasangan calon (paslon) tertentu pada Pemilu 2024.
Jimly membenarkan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dengan niatan Presiden ikut berkampanye. Namun menurut Jimly memberikan penjelasannya.
“Maka, meskipun tidak ada aturan hukum yang dilanggar, akan lebih baik dan bijaksana jika tidak dilakukan. Untuk Indonesia kini mudaratnya pasti lebih banyak dan makin memperpanas keadaan dengan sikap pro-kontra yang tidak terkendali,” tutur Jimly saat dimintai konfirmasinya, Kamis (25/1/2024).
Saran Jimly Asshiddiqie kepada Presiden Jokowi itu menyebut bahwa jabatan Presiden hingga jabatan Menteri boleh memihak dan berkampanye lantaran sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak demokrasi yang sama.
Sikap keberpihakan Jokowi itu dinilai Jimly bisa memicu suhu politik semakin memanasi sehingga memungkinkan adanya ketegangan di masyarakat.
Jimly menjelaskan alasan lainnya mengapa Jokowi disarankan untuk tidak terjun langsung berkampanye? Menurut Jimly agar dilihat dari sisi budaya politik di Indonesia yang masih feodal serta institusi politiknya juga belum kuat.
Jimly memberi contoh apa yang terjadi di Amerika, “Seperti Presiden Obama kampanye terbuka untuk capres Hillary di AS tidak dilarang karena budaya politiknya tidak feodal lagi dan institusi demokrasinya sudah kuat dan profesional. Dan nyatanya rakyat yg berdaulat tentukan pemenangnya adalah Donald Trump,” Jimly menjelaskan.
Sedangkan menurut Jimly budaya di Indonesia tidak sama dengan budaya di Amerika, “di Indonesia sebaliknya, budaya politik masih feodal dan institusi politiknya belum kuat,” sambungnya.
Jimly kembali menyarankan kepada Presiden Jokowi agar mempertimbangkan aspek emosional di tengah waktu yang mendekati Pemilu.
“Jadi saya sarankan Presiden Jokowi tidak usah dan tidak perlu ikut kampanye secara resmi dan terbuka,” sarannya
Penjelasan TKN Prabowo Gibran keberpihakan Presiden tak ada yang salah
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Meutya Hafid dan Habiburokhman, serta pengurus lain saat jumpa pers di Media Center Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1) secara resmi TKN mengeluarkan pernyataan mengenai statement Presiden Jokowi yang mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024, tidak salah.
