EDITOR.ID – Surabaya, Penanganan secara komprehensif dampak pandemi virus corona disease (Covid) 19 di Jawa Timur (Jatim) terus diupayakan, termasuk kesiapan alokasi anggaran dana dari APBD Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan baik melalui upaya promotif, kuratif, tracing dan sosial ekonomi diperkirakan mencapai Rp 2,384 triliun.
“Dari realokasi maupun refocusing anggaran Pemprop Jatim untuk penanganan Covid 19 kami estimasikan sekitar Rp 2,384 triliun atau hampir 6,8 persen dari kekuatan APBD Jatim 2020,†kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/4/2020) malam.
Ia sangat berharap kebijakan yang sudah diambil Pemprop Jatim ini bisa diikuti oleh para Bupati/Walikota agar bantalan yang diberikan untuk penanganan dampak sosial ekonomi di Jatim bisa lebih kuat.
“Saya berharap para Bupati/Walikota di Jatim juga bisa merealokasi atau refocusing anggaran APBD nya kisaran 6-7 persen untuk penanganan Covid 19,†harapnya.
Menurutnya, penanganan dampak sosial ekonomi memang membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga tidak mungkin ditanggung Pemprop Jatim sendirian. Melainkan butuh kerjasama dan kebersamaan antara pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.
Basis data penanganan dampak sosial ekonomi yang dipakai Pemprop Jatim, lanjut Khofifah, adalah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
“Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta KK (Kepala Keluarga), dimana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta KK belum masuk DTKS.
Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, dimana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS,†ungkap Khofifah.
Ditambahkan Khofifah, masyarakat di wilayah kepulauan juga perlu mendapat perhatian khusus karena mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi corona. Begitu juga para tukang ojek online (ojol) perantau sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis.
“Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di Perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi tugas Pemprop adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota,†terangnya.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak menambahkan bahwa penambahan bantuan BPNT dari pusat untuk waktu 3 bulan kedepan dengan harapan nilai bantuan bisa setara dengan penerima program DTKS.
