EDITOR.ID, Jakarta,- Setelah resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Dr. Bachtiar, M,Si mengumumkan personalia kepengurusan DPP MIPI ke publik pada 29 Juni 2021 di Jakarta.
Menariknya, kepengurusan MIPI yang diproyeksikan menjadi lembaga “think tank” bidang pemerintahan di Indonesia itu diisi oleh sejumlah nama beken dan tokoh nasional untuk menentukan arah lembaga ini lima tahun ke depan.
Sejumlah tokoh nasional itu antara lain menjabat sebagai Dewan Pakar MIPI untuk periode 2021-2026. Kehadiran mereka dalam kepengurusan MIPI yakni untuk membantu Badan Pengurus dalam merumuskan kebijakan strategis yang berhubungan dengan program organisasi.
Berdasarkan salinan dokumen yang diterima media ini, sejumlah tokoh nasional yang menjabat sebagai Dewan Pakar MIPI lima tahun ke depan di antaranya Menkopolhukam, Prof Mahfud Md, Prof Muchlis Hamdi, Prof Djohermansyah Djohan, Prof Eko Prasojo dan masih banyak tokoh nasional lainnya.
Sementara Lektor Kepala IPDN, Dr. Muhadam Labolo, M.Si didapuk jadi Ketua Pengembangan Keilmuan dan Kerjsama Perguruan Tinggi.
Kemudian Pemred Indonews.id selaku Dosen Senior IPDN masuk dalam daftar anggota Tim Bidang Publikasi dan Pengelolaan Media.
Gerak Cepat Sang Ketum
Selain itu, hal yang patut diacungi jempol adalah terkait terobosan dan langkah cepat sang Nahkoda, Dr. Bachtiar yang saat ini menjabat juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dalam waktu kurang dari sebulan mampu menggerakan para pengurus untuk menggelar berbagai kegiatan.
Atas inisiatif sang Ketua Umum Dr. Bachtiar, MIPI telah sukses menggelar beberapa webinar hasil kolaborasi dengan Ditjen Polpum Kemendagri dengan memanfaatkan platform YouTube.
Ke depannya, MIPI juga diketahui akan mengupayakan agar kegiatan seminar virtual oleh MIPI dapat ditayangkan secara Live melalui saluran YouTube dan platform media sosial seperti Facebook dan Instagram sebagai metode yang dianggap sesuai dengan kondisi kekinian.
Sejauh ini, dalam waktu kurang dari sebulan kepengurusan baru, MIPI telah banyak menggelar kegiatan berupa seminar virtual, ataupun podcast dan lainnya yang diperuntukkan untuk semua kalangan baik pengurus dan anggota MIPI maupun masyarakat umum.
Sebagaimana dikutip media ini sebelumnya, Dr. Bachtiar memproyeksikan untuk menjadikan MIPI sebagai lembaga “think-tank” bidang ilmu pemerintahan di Indonesia.
Untuk mewujudkannya, selain rutin menggelar seminar, MIPI akan menerbitkan jurnal untuk menampung pemikiran para pakar di bidang ilmu pemerintahan.
Asri Hadi, selaku Anggota Tim Bidang Publikasi dan Pengelolaan Media mengatakan meski usia kepemimpinan Dr. Bachtiar masih seumur jagung, namun banyak kegiatan yang digelar serta terobosan yang mulai dipersiapkan.
“Belum sampai satu bulan Dr Bachtiar MSI memimpin MIPI kegiatan organisasi ini telah berjalan dengan baik,” ungkap Asri Hadi, yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga itu.
Rutin Gelar Ragam Kegiatan
Belum lama ini, MIPI bersama Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menggelar diskusi online yang disiarkan melalui kanal YouTube bertajuk “Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum” dengan menghadirkan salah satu Dewan Pakar MIPI, Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.
Dalam podcast Ngobrol Politik Indonesia atau disingkat NGOPI itu, Prof Muchlis menjelaskan bahwa pemerintahan dalam konteks bernegara itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa kehidupan penduduk atau rakyatnya itu akan semakin membaik dari waktu ke waktu.
“Artinya, ketika pemerintahan itu ada, maka ia memastikan bahwa kehidupan warganya semakin terorganisir dan terdidik untuk menuju kehidupan yang lebih baik,” kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri itu.
Selain itu, pada Sabtu (26/6/21) lalu, MIPI juga Webinar bertajuk “Pentingnya Sejarah untuk Memahami Pemerintahan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan” yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan live streaming lewat akun Youtube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
Salah satu narasumber yang hadir dalam seminar online itu adalah Dosen Kebijakan Publik dan Pembangunan Politik IPDN, Tjahjo Suprajogo. Dalam pemaparannya, ia menekankan terkait pentingnya sejarah dalam berbagai praktik pemerintahan dan penyusunan kebijakan publik.
?Arti penting sejarah sebagai salah satu disiplin ilmu, kajian atau studi tentang masyarakat di masa lalu, sejarah ini sangat membantu kita untuk memahami apa yang terjadi hari ini, kondisi sosial budaya, keagamaan, ekonomi hari ini,? kata Tjahjo.
Di lain waktu, Dr Muhadam Labolo, Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan dan Kerjasama Perguruan Tinggi MIPI menjelaskan terkait peran agama dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Untuk menjernihkan interaksi kita dari wabah korupsi, agama perlu ditransformasikan dengan serius lewat institusi keluarga, organisasi kependidikan, organisasi kemasyarakatan, serta perilaku kepemimpinan dari tingkat terbawah hingga atas,” tegas Mahadam dalam opininya berjudul “Peran Agama Melawan Korupsi” yang diterbitkan media ini Kamis, (1/7/21).
Menurutnya, keempat institusi itu mesti diintervensi secara simultan lewat kurikulum dan nilai agama yang substansial. Lebih dari itu, tambahnya, agama mesti lebih diperlihatkan dalam praktek dibanding men-sakralkan doktrin yang menutup fungsi agama dari hal lain.
“Dengan menjadikan korupsi sebagai musuh agama, maka peluang korupsi di semua level semakin sempit dan tak berdaya,” ungkap Dosen IPDN itu menegaskan. (tim)
