EDITOR.ID, Bandung ? Banyak aspirasi dari masyarakat yang masuk ke Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah, selain ketahanan pangan, sanitasi, pendidikan, seta perlindungan anak jadi masukkan untuknya agar disuarakan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Siti mengatakan,nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati posisi tertinggi.
Wilayah di daerah dikhawatirkan tidak bisa menjadi lumbung pangan, karena menurutnya pada tahun 2027 nanti akan terjadi krisis pangan. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung dari sisi anggaran serta regulasi untuk mengaturnya.
?Yang dikhawatirkan adalah kota-kota atau kabupaten atau daerah-daerah yang tidak memiliki lumbung pangan seperti kota bandung sehingga perlu lah mulai hari ini awareness terhadap ketahanan pangan itu harus berbasis keluarga, entah itu anggaran, entah itu regulasi. Juga urban farming di jawa barat nya itu seharusnya didukung,? kata Siti di Kota Bandung, Kamis, (10/3/2022).
Masalah sanitasi juga jadi sorotan, siti menuturkan, Jawa Barat merupakan provinsi yang termasuk kotor dan kurang sehat, oleh karena itu masih perlu adanya regulasi untuk mengaturnya.
?Regulasi untuk pemberian PBI ini kadang-kadang pada akhirnya saling kejar-kejar dengan derajat kesehatan masyarakat yang kurang karena perilaku kurang bersih mereka, sehingga perlu adanya sebuah regulasi sanitasi yaitu terutama adalah jamban komunalnya ditambah,? ucapnya
Adapun masalah sosial yang menjadi bahasan, Siti menyebut, masih adanya ketimpangan pendidikan bagi warga Jawa Barat. Sehingga anggran bagi masyarakat yang tidak mendapat pendidikan harus juga diperhatikan.
?Anggarannya terbatas, untuk memperhatikan anak yang usia sekolah saja sulit, maka dari itu masalah ini adalah PR bersama. tetapi ini akan disampaikan karena ini adalah kesempatan untuk kaum marjinal untuk mendapatkan akses pendidikan,? tambahnya
?Kemudian adalah keterkaitan penanganan perlindungan anak dari kekerasan, pada hari ini judulnya Indonesia sudah rawan kekerasan pada anak dan perempuan tapi secara regulasi anggaran belum masuk kategori A, contohnya adalah DP3AKB merupakan dinas yang anggarannya paling sedikit, nah hal ini pun menjadi PR bersama,? tutupnya. (tim)
