EDITOR.ID, Kemerdekaan Indonesia adalah wujud perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Banyak para pendiri bangsa Indonesia berangkat dari perjuangan petani, buruh dan kaum tertindas lainnya dalam melawan penjajahan.
Penjajahan jelas sudah bersifat menindas dan menyengsarakan kehidupan masyarakat. kemerdekaan Indonesia merupakan momen rakyat Indonesia menentukan nasibnya sendiri untuk meraih kemakmuran bersama. Walaupun begitu penjajahan juga telah merubah bentuknya dalam bentuk yang lain dan bersifat jauh lebih menindas dari sebelumnya.
Bahaya Neo Kolonialisme banyak di dengungkan para founding father ketika bangsa ini meraih kemerdekaannya. Semua stakeholder pemerintahan harus paham sistem-sistem yang menindas rakyat.
Mahalnya harga pakan ternak dan murahnya harga komoditas ternak adalah wujud ketidakadilan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus dan membuat regulasi pertanian. Ketika harga jagung mencapai Rp 6000 pemerintah dengan gampangnya menurunkan harga jagung Rp 4500. Solusi pemerintah ini seakan-akan mengadu domba rakyat, dimana petani jagung tidak bisa terima hal itu. Turunnya harga jagung pun tidak membuat harga daging dan telor juga naik malah sebaliknya.
Perlu langkah-langkah strategis dan nyata dalam membenahi tata niaga pertanian di Indonesia. Apalagi dalam bidang unggas ada sekitar 500 Triliun Rupiah dana yang berputar dalam bisnis ini. Jika hal ini tidak cepat di tanggunglangi maka Indonesia dapat dipastikan bukan menjadi negara agraris lagi. Coba di bayangkan banyak generasi muda Indonesia enggang menjadi petani karena HPP dan BEP dalam sebuah produksi tidak pernah dicapai.
Konglomerasi dunia pertanian sudah sangat berbahaya dapat menyebabkan bangsa ini tidak mandiri lagi secara ekonomi. Padahal kedepannya pertarungan dunia salah satunya masalah pangan.
Konflik petani jagung dan peternak janganlah dibiarkan begitu saja. Keputusan Menteri Perdagangan no 7 tahun 2020 mengenai harga acuan pembelian ditingkat petani dan harga penjualan di tingkat konsumen bisa di jadikan solusi sementara untuk meredakan konflik pertanian selain merumuskan solusi konkrit lainnya yang bersifat jangka panjang.
Keputusan Menteri Perdagangan No 7 Tahun 2020 ini perlu pengawasan intensif dengan melibatkan kampus dan organisasi-organisasi pertanian lainnya.
Penulis adalah Kooordinator PAGAR (Persatuan Alumni GMNI Agraria)