EDITOR.ID, Jakarta,- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) indentik dengan Megawati Soekarnoputri. Antara partai politik dengan sang ketua umum merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Itulah yang membuat partai berlogo banteng moncong putih itu tak pernah mewacanakan suksesi atau tokoh masa depan pasca Bu Mega.
Bagi tokoh maupun kader PDI Perjuangan membicarakan atau melontarkan gagasan penggantian Ketua Umum adalah hal yang tabu. Oleh karena itu regenerasi partai ini tidak dinamis. Perubahan wajah-wajah baru dalam partai untuk diisi anak-anak muda masih belum berjalan secara moderat.
Pengamat politik dari Universitas Islam Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta Ujang Komarudin blak-blakan meminta Megawati Soekarnoputri turun takhta. Namun, untuk mencari pengganti Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tidak mudah.
Ujang Komarudin membeberkan, meski dilalui dengan pemilihan kader, untuk menjadi ketua umum PDIP tidak semudah yang dibayangkan.
Bagi siapapun orang yang ingin maju, wajib hukumnya minta izin kepada Bu Mega selaku “roh” yang menyatu dengan PDIP.
Pasalnya, Megawati hingga kini masih jadi sosok sentral yang menentukan siapa yang berhak menjadi Ketua Umum PDIP.
Ujang Komarudin menyampaikan hal tersebut dalam webinar bertajuk Refleksi Konstruksi Historis PDI Perjuangan: Dari PNI 1927 ke PDI 1973 ke PDI Perjuangan.
Menurut Ujang, mandeknya regenerasi politik di tubuh PDIP, tak lain disebabkan kurangnya PDIP untuk move on dan menyerahkan tampuk kendali partai pada sosok yang muda atau kader muda mereka.
Ujang pun memaparkan, regenerasi di tubuh PDIP tidak menggunakan sistem pemilihan, melainkan memiliki cara unik tersendiri, yakni pengusulan berjenjang dari struktur bawah partai hingga bertingkat.
“Makanya yang muncul selalu nama Megawati. Jadi sesungguhnya siapapun Ketum nanti. Itu tergantung Bu Mega,” tegas Ujang Komarudin, Jumat (19/3).
Namun, Ujang Komarudin menilai sudah selayaknya Megawati memberikan tongkat ketum PDIP kepada dua anaknya, Puan Maharani atau Prananda Prabowo.
Ujang mengatakan, kedua nama anak Megawati itu lebih pantas ketimbang Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Kepala BIN Budi Gunawan (BG).
“Pilihannya antara Prananda dan Puan Maharani,” tegas Ujang Komarudin.
Ujang Komarudin menilai Puan dan Prananda merupakan sosok yang selama ini sudah mendedikasikan diri untuk partai.
Dengan demikian, keduanya layak untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum PDIP.
“Keduanya trah Soekarno dan dekat dengan Mega. Yang satu kerja di depan layar (Puan) sebagai ketua DPR dan yang satu lagi kerja di belakang layar (Prananda),” bebernya.
Selain itu, Joko Widodo (Jokowi) dan Budi Gunawan (BG), bagi Ujang, merupakan kelompok tua, sehingga tidak pantas disebut regenerasi jika keduanya menjadi pengganti Megawati.
Bahkan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga akan sulit menjadi Ketum PDIP.
Dua kali menjabat sebagai Sekjen bisa jadi modal, namun bukan faktor kuat dirinya menjadi ketum PDIP.
Sehingga, ia menilai, hal ini belum jadi penentu Megawati merekomendasikan Hasto.
“Peluang ada. Namun sulit. Hasto memang Sekjen 2 periode. Tapi tak akan bisa jadi Ketum. Kecuali atas restu Megawati,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai ada dua kategori dalam persaingan Ketum PDIP, yaitu Soekarno ideologis dan Soekarno biologis.
Jerry melihat, sosok yang bisa dikategorikan Soekarno ideologis di internal PDIP terdapat Hasto Kristyanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Joko Widodo.
“Akan tetapi, peluangnya seperti Tjahjo Kumolo, Hasto, Ahmad Basarah, dan Pramono Anung yang menjadi pentolan di luar trah Soekarno diperhitungkan,” kata Jerry dalam keterangannya, Sabtu (20/3).
Dari sisi trah Soekarno biologis, menurut Jerry, terdapat tiga nama yang menonjol dan layak diperhitungkan.
“Tiga nama yang menonjol dan layak diperhitungkan, yakni Guruh Soekarno Putra, Puti Guntur Soekarno dan anak laki-laki Megawati, yakni Prananda Prabowo,” ujarnya. (tim)
