Jakarta, EDITOR.ID,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku Utara. Dalam operasi senyap yang digelar Senin (18/12/2023) tersebut, selain menangkap 14 pejabat teras Maluku Utara, Satgas KPK juga mengamankan Gubernur Abdul Gani Kasuba. Orang nomor satu di Maluku Utara dua periode ini ikut terjaring OTT KPK.
“Di antaranya benar Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat lainnya serta pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (19/11/2023).
Usai diamankan di kawasan Jakarta Selatan, Abdul Ghani langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/12/2023) pagi untuk menjalani pemeriksaan.
Abdul Ghani terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama dengan 14 orang lainnya yang terdiri dari pejabat di Maluku Utara dan pihak swasta.
Mereka ditangkap di Jakarta Selatan dan Kota Ternate. Berdasarkan informasi yang diperoleh Abdul Ghani ditangkap tim KPK saat berada di Hotel Bidakara.
“Benar di antaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (19/12).
Ali menjelaskan operasi senyap tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat perihal kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
KPK berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum 15 orang yang tertangkap tangan tersebut.
“Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap selesai dilakukan,” katanya.
KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah kediaman Abdul Ghani di Kota Ternate serta melakukan penyegelan terhadap beberapa kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Total ada 15 orang yang diamankan dalam operasi senyap ini, termasuk pejabat Pemprov Maluku Utara lainnya dan pihak swasta.
Lembaga antirasuah itu mengatakan OTT ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Ali mengatakan OTT dilakukan di Ternate dan Jakarta pada Senin (18/12/2023). Total ada 15 orang yang diamankan.
“Sejauh ini sekitar lebih dari 15 orang yang ditangkap baik di Jakarta Selatan maupun di kota Ternate,” ujar Ali.
Para pihak yang diamankan ini masih menjalani pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1×24 jam sebelum menentukan status hukum dari pihak yang tertangkap OTT.
