Jakarta, EDITOR.ID,- Semakin hari angka pengangguran di tanah air semakin tinggi. Hal ini sangat miris dan mengkhawatirkan. Puluhan ribu pegawai swasta kehilangan pekerjaan jadi pengangguran. Dalam dua bulan atau sepanjang Januari-Agustus 2024, sudah terjadi kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 46 Ribu pekerja. Fenomena ini sungguh gawat dan miris.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui adanya tren peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2024. Kemnaker mencatat ada 46 ribu kasus PHK sepanjang Januari hingga Agustus.
“Tapi mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari tahun 2023,” kata Ida ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin (2/8/2024) sebagaimana dilansir dari Tempo. Adapun pada tahun lalu, Kemnaker mencatat PHK 64 ribu kasus.
Dari 46 ribu kasus tersebut, Ida menyebut, sektor manufaktur, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki banyak yang melakukan PHK. Sementara industri lain, seperti industri rokok, hanya melakukan ekspansi atau relokasi pabrik.
Politisi PKB itu mengklaim kementeriannya terus melakukan mitigasi. Salah satunya dengan membuka lowongan kerja dan menggelar Job Fair Nasional. Menurutnya, peluang kerja dalam event ini mencapai 178 ribu lowongan, sehingga diharapkan bisa menutup kasus PHK yang jumlahnya tercatat 46 ribu per Agustus.
“Mudah-mudahan yang keluar dan masuk ini sama, ya, balance (seimbang)” ujar Ida.
Ihwal tren PHK, Koran Tempo edisi 3 Agustus 2024 melaporkan bahwa sejak awal 2024, terdapat 13.800 pekerja di industri tekstil yang terkena PHK. Hal ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat pekerja Nusantara, RIstadi, kepada Tempo pada 2 Agustus 2024.
Melemahnya industri manufaktur juga terlihat dari Purchasing manager’s Index (PMI) pada Agustus 2024. Data S&P Global menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia mengalami penurunan lebih lanjut. Data S&P Global menyebutkan bahwa PMI manufaktur pada Agustus 2024 turun ke 48,9 dari sebelumnya 48,3 pada Juli 2024.
Pengamat: Beri Subsidi dan Pelatihan
Tingginya PHK ini, menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Rachbini, mengharuskan pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat.
Direktur Program Indef itu, mengatakan dalam jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Beberapa langkah yang bisa diambil, antara lain pemberian subsidi kepada korban PHK, menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar bisa bekerja di sektor lain, dan menghubungkan mereka dengan peluang kerja baru.
