Fraksi PKS DPRD Jabar Keluarkan 7 Rekomendasi Untuk Gubernur Jabar

” Hal ini mungkin terjadi dan bisa saja menjadi alat penyebaran covid19 saat ini, tidak hanya terminal melainkan juga pelabuhan atau bandara kalaupun tidak dapat mencegah harus ada upaya melakukan karantina bagi masyarakat yang melakukan mobilitas tersebut. Karena itu perlu disiapkan rumah singgah, persediaan makanan yang cukup sebagai tempat karantina, bagi warga yang baru datang atau masuk ke jawa barat yang berasal dari daerah atau wilayah bahkan negara yang menjadi penyebaran covid19,” terangnya.

Di rekomendasi ke 7, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat meminta agar Gubernur menjelaskan perihal kebijakan pemotongan gaji atau tunjangan bagi asn dan tenaga honorer dilingkup pemerintahan provinsi jawa barat.

“Kebijakan tersebut kami anggap dilakukan sepihak, dan tidak menimbang aspek-aspek khusus yang terkena pemotongan. Tidak adanya penjelasan apalagi pertimbangan dari pihak yang dipotong membuat kebijakan tersebut cacat hukum,” jelasnya.

Haru menambahkan, dengan dikeluarkannya 7 rekomendasi Fraksi Partai Kadilan Sejahtera DPRD Jabar, diharapkan penanganan pencegahan wabah covid 19 di jawa barat bisa secara maksimal dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat beserta seluruh stakeholder di Jawa Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: