EDITOR.ID, Bandung – Menyikapi wabah pandemi virus corona atau covid 19 khususnya di provinsi Jawa Barat, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menyikapi hal ini dengan seksama dan mengikuti perkembangan penyebaran virus tersebut setiap harinya.
Hal ini dilakukan untuk lebih menjaga masyarakat, khususnya di wilayah provinsi jawa barat agar keselamatan atau nyawa rakyat jawa barat bisa diselamatkan dari ancaman virus tersebut.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu, mengatakan bahwa Fraksi PKS DPRD Jabar mendukung dikeluarkannya keputusan oleh presiden republik indonesia terkait penanganan wabah virus covid 19.
“Secara umum kami mengapresiasi keputusan pemerintah pusat, karena sudah mengeluarkan kebijakan yang jelas yang dituangkan dalam bentuk hukum sehingga mudah dikenali, bersifat tetap dan mengikat, dibandingkan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang hanya berupa imbuhan dan secara lisan saja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat serius dalam menghadapi wabah pandemi covid 19. Dengan penetapan status covid 19 sebagai kedaruratan kesehatan sesuai keppres nomor 11 tahun 2020 maka upaya penanganan yang luar biasa dapat dilakukan,” jelasnya, Kamis (2/4).
Haru menambahkan, Fraksi PKS DPRD Jabar mengeluarkan 7 rekomendasi terhadap gubernur jawa barat dalam menghadapi wabah pandemi covid 19 ini.
“7 rekomendasi tersebut yakni berupa sikap fraksi yang dikirimkan ke gubernur jawa barat secara langsung, agar bisa disikapi dan ditindaklanjuti oleh gubernur jawa barat Ridwa Kamil,” jelasnya.
Rekomendasi yang pertama untuk Gubernur Jawa Barat, yakni agar Gubernur menetapkan produk hukum yang jelas melalui keputusan gubernur atau peraturan gubernur, dan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta kejelasan bentuk kebijakan agar bisa memberikan kepastian hukum secara ketaatan terhadap aturan main yang ada.
“Rekomendasi yang kedua yakni gubernur harus taat hukum pada saat penganggaran untuk wabah covid19, baik melalui recofusing atau perubahan alokasi maupun penggunaan apbd, misalnya dalam penetapan perubahan apbd termasuk penyaluran anggaran sampai kepada masyarakat berdampak,” terangnya.
Dalam penyaluran anggaran, Fraksi PKS melihat harus melalui organisasi pemerintahan daerah yang resmi.
“Rekomendasi yang ketiga yaknj gubernur harus mempersiapkan kemungkinan pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah, dan dan dana desa yang akan mengganggu keuangan apbd jabar. Sehingga gubernur juga harus mempersiapkan program yang dapat diberikan hibah oleh pemerintah pusat dengan demikian akan ada keseimbangan keuangan di daerah,” ujarnya.
