EDITOR.ID, Jakarta,- Front Pembela Islam (FPI) mengecam kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pro-kemaksiatan. Anies dikritik keras lantaran kebijakannya yang akan menyelenggarakan Djakarta Warehouse Project (DWP).
Tak hanya DWP, Anies juga dikritik keras FPI karena memberikan Piagam Penghargaan Anugerah Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum Club 1001.
FPI mengingatkan Anies bahwa pada Pilgub 2017, ormas ini salah satu yang berjuang memenangkan Anies. Namun sekarang Anies Baswedan “berubah”.
Ada apa ini? FPI sebagai pendukung Anies pada Pilgub 2017, menginginkan gubernur DKI mengubah orientasi secara mendasar.
Untuk itu FPI mengeluarkan empat poin pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Surat pernyataan sikap tersebut ditandatangani Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis dan Sekretaris Umum FPI Munarman.
Disebutkan, kebijakan Anies akhir-akhir ini bersifat maksiat friendly seperti memfasilitasi dan memberi peluang terjadinya berbagai maksiat. Namun berkedok wisata hiburan.
“Pertama, umat Islam DKI Jakarta menjatuhkan pilihan kepada anda saat Pemilihan Gubernur 2017 yang lalu, karena umat Islam Jakarta menginginkan ada perubahan mendasar orientasi pembangunan,” sebut surat yang dikirim FPI pada Minggu (15/12/2019).
Dari yang semata mata mengejar pertumbuhan ekonomi, PAD yang tinggi, kehidupan dunia yang glamor, diubah menjadi indeks pembangunan yang lebih mengedepankan aspek kehidupan yang religius, takut kepada Allah dan nyaman bagi umat semua agama.
Kedua, umat Islam di Jakarta sampai saat ini masih menaruh kepercayaan kepada Anies Baswedan untuk mampu mewujudkan kehidupan di Jakarta yang berdasarkan sejarah berdirinya adalah merupakan kota yang penuh dengan nilai religius dari seorang Fatahillah dan penuh perjuangan dalam melawan berbagai bentuk kemunkaran sebagaimana dalam riwayat Pitung.
Ketiga, FPI memprotes keras atas berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta, dengan dua contoh di atas, yang sangat memberikan peluang, memfasilitasi berbagai kemaksiatan dan pesta pora serta hura-hura semata.
Kebijakan tersebut, demikian pernyataan FPI, jelas-jelas memberikan pesan yang salah kepada publik bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan tidak cukup mampu mengubah secara fundamental kebijakan Pemprov DKI Jakarta dari maksiat friendly kepada kebijakan yang berorientasi pada pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa.
“Kami sarankan sebaiknya Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI saat ini, melakukan review menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang sangat potensial membuka celah dan peluang berkembangnya segala bentuk kemunkaran dan kemaksiatan dengan konsultasi kepada alim ulama,” sebut surat tersebut.
