Jakarta, EDITOR.ID,- Pada era pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung yang membelah Ibu Kota Jakarta tak pernah jalan dengan berbagai alasan, termasuk pembebasan lahan. Namun kini kanal sungai untuk mencegah banjir itu bakal dikebut pembangunannya oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Pengerjaan kanal banjir ini kembali dilanjutkan usai 4 tahun sempat mandek di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Anies Baswedan.
Hal ini dipastikan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Bahkan Kepala Sekretariat Presiden ini akan bertemu dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (17/10/2022) untuk memastikan kelanjutan proyek tersebut.
“(Pembahasan) ada kaitannya dengan normalisasi sodetan Kali Ciliwung, Ciawi, Cimahi, dan seterusnya, dan memang master plan penanggulangan banjir yang nanti kami sinergikan,” kata Heru di Gedung Kementerian BUMN, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2022).
Dalam waktu dekat, Heru juga akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait pembebasan lahan untuk normalisasi dan sodetan.
“Yang sodetan ya. Ya nanti kami selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai. Dalam jangka waktu dekat, saya akan ke Pak Menteri ATR/BPN,” ujar Heru sebagaimana dilansir Kompas.
Target normalisasi Sungai Ciliwung terbentang dari Jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai. Normalisasi ini mengembalikan kapasitas Sungai Ciliwung sepanjang 33 kilometer. Heru akan melanjutkan dengan proses pembebasan lahan di beberapa titik tertentu.
Sebagai informasi, pengerjaan normalisasi kali Ciliwung pertama kali dikerjakan oleh Gubernur Joko Widodo. Pengerjaan untuk mencegah banjir ini kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purna atau Ahok.
Di era Ahok mampu menuntaskan normalisasi sungai Ciliwung sepanjang 16 kilometer.
Dalam pengerjaan proyek normalisasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak sendiri. Pemprov DKI dibantu pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
BBWSCC bersama Kementerian PUPR memiliki tugas untuk membangun konstruksi normalisasi seperti pemasangan sheet pile dan betonisasi.
Pemprov bertugas menertibkan bangunan di bantaran sungai. Setelah pembebasan lahan rampung, Kementerian PUPR bertugas mengerjakan normalisasi atau pelebaran sungai.
Pengerjaan Normalisasi di Era Anies Mandek
Namun ketika Anies berkuasa sebagai Gubernur DKI Jakarta pada akhir 2017, program normalisasi itu mandek, tak dikerjakan, terbengkalai, dan digantikan program-program penanganan banjir lainnya.
