Jakarta, EDITOR.ID,- Pemerintah telah menetapkan target produksi migas nasional sebesar 1 juta barel minyak per hari dan 12 ribu MMscfd gas pada tahun 2030. Target tersebut ditempuh oleh beberapa strategi mulai dari optimalisasi produksi eksisting, mempercepat cadangan menjadi produksi, pemanfaatan Enhanced Oil Recovery (EOR) dan Enhanced Gas Recovery (EGR) serta menggenjot eksplorasi.
Kegiatan eksplorasi ini menjadi salah satu tumpuan untuk bisa mencapai target produksi tersebut. Pada awal 2022 pemerintah menetapkan lima fokus area untuk dieksplorasi lebih lanjut, dan semuanya berada di wilayah Indonesia timur seperti Buton, Arafura, Seram, Warim, dan Timor yang meliputi 12 cekungan potensial.
Benny Lubiantara, Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), mengungkapkan Indonesia Timur menjadi salah satu wilayah yang diandalkan untuk bisa berkontribusi besar dalam pemenuhan target produksi.
Namun harus diakui untuk bisa mengandalkan potensi di Indonesia Timur ada tantangan seperti berada frontier, laut dalam dan infrastruktur terbatas.
Menurut dia salah satu fokus yang harus diperbaiki adalah dari sisi kebijakan fiskal.
“Oke resource (cadangan migas) meyakinkan tapi cadangannya belum tentu bisa diproduksi karena faktor keekonomian. Kita fokus ke fiskal, tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan fiskal selama 30 tahun,” kata Benny dalam sesi diskusi Capture High Potential Untapped Resources and Build A Competitive Oil and Gas Portofolio hari ketiga IPA Convex 2023, Kamis (27/7/2023).
Potensi di lima area yang sudah diterapkan pemerintah sangat membutuhkan kebijakan fiskal atraktif dan skema keeknomian yang tepat pasalnya jumlah potensi cadangannya juga tidak main-main. Berdasarkan data SKK Migas untuk Buton cadangannya 1 BBO dan 4 TCFG. Seram 8 BBOE, Aru 6 BBO dan 50 TCFG, Warim 34 BBOE serta Timor 5 BBOE.
Menurut dia target produksi minyak maupun gas pada 2030 masih sangat bisa tercapai apalagi jika melihat cadangan. Namun ada dua syarat yang harus dipenuhi pertama adalah membuat cadangan yang ada bisa dikembangkan dan sesuai dengan keekonomian. Kedua adalah memastikan proyek-proyek yang telah direncanakan bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal.
“Kita ada daftar list cadangannya, tapi semua proyek tidak ekonomis. Untuk itu kita siap untuk meluncurkan insentif. Kemudian berikutnya kita harus memastikan proyek ini tidak delay. Kalau sudah delay itu proyek langsung berubah keekonomiannya,” jelas Benny.
