EDITOR.ID, Bandung – Penyebaran virus corona atau covid 19 semakin meluas di Jawa Barat. Hal ini membuat seluruh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forkominda) bersiaga untuk menghadapi segala kemungkinan terburuh.
Termasuk jika nantinya tiba-tiba jumlah pasien yang terjangkit jumlahnya meningkat signifikan. Maka pemerintah Jawa Barat diminta agar segera menyiapkan sejumlah Rumah Sakit cadangan atau rumah sakit darurat khusus untuk pasien Corona.
Hasil ratas (rapat terbatas) bersama Gubernur Jabar, Ketua DPRD Jabar dan pimpjnan DPRD Jabar, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi serta Banggar DPRD Jabar sepakat mengucurkan anggaran untuk pencegahan covid 19 dan dampak sosial ekonominya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menjelaskan bahwa pemprov Jabar akan memberikan bantuan insentif kepada warga terdampak virus corona.
“Pemprov akan memberikan insentif kepada warga terdampak sebanyak 1 juta kepala keluarga,”jelasnya, Jumat (27/3).
Haru menambahkan, bahwa dengan adanya kesiapan Pemprov memberi insentif kepada warga yang terdampak secara ekonomi, itu artinya langkah pencegahan harus ekstrim.
“Dalam ratas kemarin kami mengusulkan Jabar Lockdown, karena langkah pemprov memberi insentif itu berarti pencegahan harus maksimal. Yang artinya masyrakat siap lockdown dengan kesiapan pemerintah memberi insentif ekonomi,” jelasnya.
Gubernur beserta Bupati dan Walikota di Jabar harus menunjukan leadershipnya.
“Memang ini jadi kewenangan pusat, tetapi jika sudah siap kenapa tidak melakssanakan lockdown,” paparnya.
Dampak dari penyebaran virus corona, sudah dialami supir taksi, angkot bahkan driver ojek online.
“Dengan langkah pemberian insentif, masyarakat akan menerima jika harus lockdown,” terangnya.
Pelaksanaan rapid tes di Jabar, diakuinya bukan solusi mengatasi corona di Jabar.
“Semakin hari terus meluas penyebarannya, saya berharap usulan DPRD Jabar untuk lockdown Jabar ke Gubernur yang akan diteruskan ke pusat didengar,” paparnya.
Terkait dampak sosial ekonomi, dirinya meyakini bahwa semua anggota DPRD Jabar siap menambah anggaran jika diperlukan.
“Sejauh ini 18 Triliun disiapkan, jika memang dirasa kurang kita siap mengalokasikan lagi. Dana penanggulangan diambil dari sejumlah proyek padat karya di Jabar,” pungkasnya. (Arif Pratama)
