Ia mengungkapkan penyesalan atas kasus Yaidah hingga mengancam petugas yang sengaja memperlambat pelayanan kepada publik.
Selain itu, saat pandemi Covid-19 baru melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu, ia juga sempat mengimbau agar masyarakat menunda sementara mengurus data kependudukannya di Dukcapil untuk memutus penyebaran virus corona.
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH adalah seorang birokrat yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pria yang merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara ini lahir di sebuah keluarga sederhana di Sleman pada tanggal 24 Agustus 1969.
Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH mengawali karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Diklat pada 1 April 1999 untuk diarahkan menjadi Widyaiswara.
Saat remaja, anak pasangan Dibyo Suwarto-Sukamtiyah ini terbilang aktif dalam berbagai kegiatan. Selain karate, Ia juga aktif di remaja pecinta alam dan Karang Taruna. Pecinta bonsai dan adenium. Bahkan di bidang organisasi, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Osis SMA 3 Padmanaba Yogyakarta dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum UNS.
Zudan menyelesaikan S1 S2 S3 dari bea siswa. Ketika masih kuliah di Fakultas Hukum UNS Surakarta, ia sudah mendapat bea siswa dari Yayasan Adji Darma Bhakti. Setidaknya, bea siswa yang didapat kala itu dapat meringankan beban orangtua.
Prestasi yang sama berlanjut hingga S2 Universitas Diponegoro Semarang mendapatkan beasiswa dari Yayasan Wijaya Kusuma Surabaya dan Program S 3 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro juga mendapatkan beasiswa program unggulan dari Program Urge World Bank.
Zudan mendapatkan gelar profesor di bidang Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum kala usianya masih sangat muda, yakni 35 tahun.
Seluruh perjalanan studinya ini merupakan beasiswa dari Yayasan Adji Darma Bhakti, Yayasan Wijaya Kusuma Surabaya dan Proyek URGE-Program Unggulan Bank Dunia (World Bank).
Kariernya sebagai dosen dimulai di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya hingga meraih jenjang Guru Besar.
Saat ini, ia pun banyak mengabdikan ilmunya di Universitas Borobudur Jakarta sambil sesekali melakukan pembimbingan, dan menguji mahasiswa di berbagai kampus lainnya.
Sebagai pakar hukum, Zudan banyak mewarnai proses legislasi di Indonesia dengan menjadi tim pakar dan penyusun rancangan dari setidaknya 18 undang-undang, dan berbagai peraturan lainnya.
Perjalanan karier diawali dengan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma kemudian di Fakultas Hukum Untag Surabaya dan di Universitas Borobudur.
