Puluhan polisi yang mengalami luka-luka itu merupakan jumlah personel yang mengamankan massa aksi di beberapa wilayah di Indonesia. Dedi menuturkan mayoritas polisi terluka akibat dilempari batu atau benda tumpul lainnya dan dikeroyok massa.
“Mereka luka-luka karena dilempar batu atau benda tumpul lainnya dan dipukuli ramai-ramai. Mereka saat ini dirawat di RS Bhayangkara masing-masing polda,” ujar Dedi.
Pengamat hukum Dr Urbanisasi sependapat dengan Polri. Menurutnya ada kelompok tertentu yang memanfaatkan gerakan mahasiswa untuk membuat situasi perpolitikan nasional menjadi kacau. Target kelompok ini adalah untuk mendegradasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui pembentukan opini seolah rakyat tak puas dengan kebijakan Jokowi.
“Ada usaha untuk menjadikan seolah semua masalah di DPR ini ujungnya ada di Pak Jokowi, padahal hal tersebut salah besar dan ini sangat merugikan nama pak Jokowi. Mereka ingin membuat situasi politik kacau dan terjadi instabilitas,” papar Staf Pengajar Universitas Tarumanegara ini.
Direktur Lembaga Penelitian Lemdik Phinterindo itu menjelaskan, ada kelompok yang tiba-tiba memunculkan kembali narasi utang luar negeri Indonesia, rakyat susah. “Isu-isu yang mereka sebar mudah terbaca, seputar masalah ekonomi, sehingga kita bisa tahu bahwa ada penumpang gelap yang ingin mengambil ikan di air keruh,” kata Urbanisasi.
Padahal, lanjut Urbanisasi, gerakan mahasiswa murni memperjuangkan pencabutan atau penundaan pengesahan RUU KUHP dan RUU Revisi UU KPK oleh DPR periode ini. Dan tuntutan mahasiswa sudah dipenuhi oleh DPR mereka membatalkan rencana mengesahkan sejumlah RUU.
“Setelah mendapat jawaban DPR sebenarnya mahasiswa yang murni memperjuangkan RUU KUHP dan RUU lainnya sudah pulang, namun ada kelompok yang masih mencoba memanfaatkan adanya kerumunan massa,” paparnya.
Seperti diketahui, aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya terus meluas di sejumlah wilayah. Aksi unjuk rasa terjadi di Jakarta, Yogyakarta, Malang, Semarang, Bogor, Bandung, Makassar, Sumatera Utara, dan sejumlah daerah lainnya.
“Aksi ini membuat kondisi tidak stabil dan stabilitas politik terganggu. Apabila Jokowi tidak mampu mengatasi situasi semacam ini, yang sangat kompleks, maka bisa merusak legitimasi dan menganggu citra Jokowi,” katanya (tim)
