Oleh : Geiska Elmi Anifah
Penulis Mahasiswi semester 3 Universitas Airlangga.
Benarkah sistem pemerintahan demokrasi menjadi penyebab utama mengapa Indonesia tidak sigap dalam menangani kasus Covid-19? Hubungan antara sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dengan kasus pandemi Covid-19, memang cukup menjadi bahan perdebatan.
Pasalnya, terdapat beberapa pihak yang menganggap bahwa demokrasi di Indonesia ada sangkut pautnya dengan cara penanganan Covid-19 yang dirasa sama sekali tidak efektif.
Hingga saat ini, Covid-19 masih menjadi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Kasus sebaran virus Corona di Indonesia juga terus bertambah hampir setiap harinya.
Berdasarkan data dari situs milik Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Penanganan Covid-19) per Rabu (18/11/20), jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai angka 478.720 orang.
Total pasien yang sembuh adalah 402.347 orang. Sementara korban yang meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 15.503 jiwa. Angka tersebut memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan kondisi di masa awal pandemi.
Akan tetapi, dengan terus adanya kasus positif Covid-19 tiap harinya, serta kondisi masyarakat yang tidak seteratur ketika ada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sistem lockdown, maka tidak menutup kemungkinan jika pandemi ini akan berlangsung di jangka waktu yang lebih lama lagi.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran virus Corona. Mulai dari menjalankan beberapa metode untuk mendeteksi gejala Covid-19, seperti rapid test dan tes PCR (Polymerase Chain Reaction), serta memberikan bantuan tunai kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga memberi himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi, kasus penyebaran virus Corona masih terjadi untuk waktu yang relatif lama.
Salah satu penyebabnya adalah karena masih ada banyak pihak yang justru mengabaikan aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut.
Dalam hal ini, sebagian masyarakat justru menyalahkan kinerja pemerintah. Mereka cenderung menilai bahwa pemerintah tidak becus menangani permasalahan Covid-19 seperti negara-negara lainnya.
Lantas, pemikiran-pemikiran seperti ini menimbulkan pertanyaan, “Apa yang salah dari pemerintahan Indonesia?”. Apakah status negara demokrasi memiliki pengaruh terhadap cara penanganan Covid-19?
Jika demikian, maka haruskah sistem pemerintahan diubah menjadi otoriter agar bisa efektif dalam melawan Covid-19, seperti yang telah ditunjukkan Vietnam dan China?
